Ideanews.co, Penajam – Pembangunan Jembatan Sungai Riko yang terhubung dengan jaringan jalan tol menjadi salah satu proyek infrastruktur yang diperjuangkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Proyek ini ditargetkan masuk dalam agenda pembangunan 2027 untuk memperkuat konektivitas wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
Upaya tersebut kembali dibahas Pemkab PPU bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta kementerian dan lembaga teknis terkait. Pertemuan itu menjadi tindak lanjut audiensi Bupati PPU dengan pemerintah pusat mengenai arah pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, mengatakan pembangunan IKN perlu memberikan dampak positif bagi wilayah sekitarnya. Karena itu, kebutuhan infrastruktur PPU diharapkan dapat diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional.
“Pembangunan IKN harus memberikan dampak yang positif bagi daerah sekitar. Karena itu, kami mendorong agar kebutuhan infrastruktur strategis PPU dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kawasan IKN,” ujarnya, Kamis (8/10/2026).
Jembatan Sungai Riko beserta koneksi menuju jalan tol dinilai berpotensi membuka akses transportasi baru, menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar mobilitas masyarakat menuju kawasan IKN.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) disebut memberikan sinyal positif terhadap penanganan jembatan secara terpadu dengan rencana pembangunan jalan tol yang ditargetkan pada 2027. Namun, kepastian pelaksanaan masih bergantung pada program, anggaran, dan kesiapan teknis.
Pemkab PPU juga harus memenuhi persyaratan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), detail engineering design (DED), serta kepastian lahan berstatus clear and clean.
Sinkronisasi dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RPJMN, dan RPJPD turut menjadi perhatian agar usulan sesuai dengan arah pembangunan nasional dan daerah.
Keterbatasan fiskal daerah membuat dukungan pemerintah pusat dibutuhkan. Pemkab PPU berharap koordinasi lintas kementerian segera menghasilkan kejelasan tahapan dan pembagian pekerjaan, sehingga usulan tersebut dapat berlanjut menuju realisasi. (Adv/Nad)
