Ideanews.co, Penajam – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menegaskan pentingnya percepatan pengelolaan aset wisata agar sektor ini dapat berkontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Ia menyebut, hingga saat ini banyak destinasi wisata di PPU yang belum menjadi aset pemerintah daerah, sehingga pengelolaannya belum maksimal.
“Kita sudah memiliki Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), tapi perlu kita evaluasi lagi sejauh mana rencana tersebut sudah dijalankan. Pemerintah daerah saat ini sedang mengupayakan peningkatan sektor pariwisata, salah satunya melalui destinasi Mangrove dan Pantai Nipah -Nipah,” ujar Thohiron Selasa (4/3/2025).
Menurutnya, salah satu kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan wisata adalah status kepemilikan lahan. Banyak lokasi wisata yang masih dimiliki oleh masyarakat atau pihak swasta, sehingga pemerintah belum bisa secara langsung melakukan pengelolaan atau pengembangan fasilitas pendukungnya.
“Penting bagi pemerintah untuk menyelesaikan status hukum kepemilikan lahan. Jika memang ada rencana untuk membeli lahan, maka harus ada penganggaran yang jelas. Jangan sampai wisata kita berpotensi besar, tapi tidak bisa dikelola maksimal hanya karena terkendala status kepemilikan,” tambahnya.
Thohiron menegaskan, DPRD melalui Komisi II siap memberikan dukungan agar aset wisata dapat segera diurus kepemilikannya dan dikembangkan menjadi destinasi unggulan di PPU.
“Kalau aset sudah resmi milik daerah, maka pengembangan bisa dilakukan dengan lebih leluasa. Wisata juga bisa menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan,” tutupnya. (Adv)
