Ideanews.co, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menegaskan komitmennya untuk mengawal tanggung jawab sosial perusahaan besar terhadap masyarakat dan lingkungan.
Dalam kunjungan kerja ke PT Indominco Mandiri pada Kamis (16/5/2025), DPRD menyampaikan sejumlah masukan tegas terkait pengelolaan lingkungan, program CSR, dan tenaga kerja lokal.
Kunjungan yang berlangsung dalam bentuk pertemuan di kantor tanpa inspeksi lapangan ini disebut hanya sebagai langkah awal. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, menyatakan pihaknya akan kembali dengan agenda kunjungan lapangan.
“Ini baru diskusi. Tapi jangan anggap ini selesai. Kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek klaim yang disampaikan perusahaan,” ujarnya.
Salah satu kekhawatiran utama yang diangkat DPRD adalah posisi instalasi pengolahan limbah (WTP) yang cukup dekat dengan Sungai Santan. Lokasi tersebut dinilai berisiko mencemari lingkungan apabila tidak diawasi secara ketat.
“Kami tidak ingin pencemaran terjadi baru ada tindakan. Maka dari itu, pencegahan lebih penting. Harus diaudit dan dilihat langsung,” kata Darlis.
Komisi IV juga menyoroti keterbatasan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya di sektor pendidikan. Menurut Darlis, sebagai perusahaan yang sudah beroperasi sejak 1980-an, Indominco seharusnya lebih banyak berkontribusi untuk pengembangan sumber daya manusia lokal.
“Kami kecewa karena beasiswa yang diberikan tidak mencerminkan kapasitas perusahaan. Harusnya jauh lebih besar dan menyentuh aspek yang benar-benar dibutuhkan,” jelasnya.
DPRD merekomendasikan agar CSR pendidikan diarahkan ke bantuan biaya hidup mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Ini dianggap sebagai solusi konkret yang tidak tumpang tindih dengan bantuan pemerintah seperti UKT gratis dari Pemprov Kaltim.
“Kalau bisa bantu dari sisi kebutuhan harian mahasiswa, itu dampaknya langsung terasa. Dan itu bentuk CSR yang paling nyata,” ujarnya.
Dalam aspek ketenagakerjaan, Darlis mengingatkan agar perusahaan tidak menjadikan rendahnya keterampilan masyarakat lokal sebagai alasan minimnya penyerapan tenaga kerja dari wilayah sekitar.
“Kalau masih ada masyarakat yang belum siap kerja, itu jadi tanggung jawab perusahaan juga. Bentuk pelatihan, pendidikan vokasi, atau magang industri. Bukan langsung rekrut dari luar,” ucap Darlis.
Komisi IV mendorong kolaborasi aktif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar keberadaan industri besar seperti tambang batubara tidak hanya memberi dampak ekonomi, tapi juga membawa kesejahteraan yang merata.
“Perusahaan besar jangan cuma besar dari sisi produksi, tapi juga harus besar tanggung jawab sosialnya. Kalau tidak, maka kehadirannya justru bisa menimbulkan ketimpangan,” pungkasnya. (Adv)
