Ideanews.co, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan sikap kritis terhadap PT Indominco Mandiri dalam kunjungan kerja yang berlangsung Kamis (16/5/2025).
Kunjungan yang hanya berlangsung dalam format diskusi kantor (in office) itu membahas tiga isu utama: pengelolaan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan ketenagakerjaan.
Meskipun tidak dilengkapi agenda turun lapangan, pertemuan tersebut mengungkap sejumlah keprihatinan legislatif terhadap praktik industri yang dinilai belum optimal.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis, mengungkapkan bahwa meskipun PT Indominco Mandiri telah memperoleh penghargaan dalam pengelolaan lingkungan, realitas di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan klaim tersebut.
“Kami menerima banyak keluhan masyarakat, mulai dari normalisasi sungai yang belum maksimal, hingga persoalan banjir yang belum terselesaikan. Ini bukan hanya soal reputasi di atas kertas, tapi soal dampak nyata ke masyarakat,” ujarnya.
Salah satu sorotan tajam Komisi IV adalah keberadaan instalasi pengolahan limbah (waste treatment plant/WTP) milik perusahaan yang berada tidak jauh dari Sungai Santan. Meski pihak perusahaan mengklaim bahwa sistem pengolahan limbah aman, Komisi IV enggan menerima begitu saja.
“Kami tidak bisa hanya berpatokan pada laporan atau presentasi teknis. Oleh karena itu, kami merencanakan kunjungan lanjutan ke lokasi. Harus dilihat langsung,” tegas Darlis.
Dalam aspek CSR, kritik tak kalah tajam dilontarkan. Darlis menyayangkan rendahnya anggaran CSR untuk pendidikan, khususnya beasiswa, padahal perusahaan telah beroperasi selama hampir 40 tahun.
“Yang membuat kami cukup kaget adalah rendahnya alokasi beasiswa. Harusnya dengan skala operasi sebesar itu, kontribusi pendidikan lebih terasa. Bukan sekadar formalitas,” ucapnya.
Komisi IV mendorong agar dana CSR diarahkan secara lebih tepat sasaran. Salah satu usulan konkret adalah bantuan biaya hidup mahasiswa, yang dinilai tidak tumpang tindih dengan program Pemprov Kaltim seperti pembebasan UKT.
“CSR jangan duplikasi program pemerintah. Harus ada peran nyata di celah yang belum dijangkau,” tambahnya.
Isu ketenagakerjaan juga menjadi fokus. Komisi IV menekankan pentingnya pelatihan skill tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di industri tambang dan sektor turunannya. Darlis menolak anggapan bahwa masyarakat lokal tidak siap kerja.
“Kalau memang skill masih minim, perusahaan yang harus proaktif. Siapkan pelatihan, sesuaikan dengan kebutuhan industri. Jangan cuma rekrut dari luar,” tegasnya.
Komisi IV berjanji akan terus memantau dan menindaklanjuti hasil kunjungan ini melalui inspeksi lapangan dalam waktu dekat.
“Pertemuan ini bukan akhir. Kami akan kembali, melihat langsung, dan memastikan semua yang kami sampaikan mendapat respons nyata,” tutup Darlis. (Adv)
