Ideanews.co, Kutai Timur – Pelaksanaan kemitraan antara pemerintah desa dan perusahaan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan dievaluasi secara berkala. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim menyiapkan mekanisme pengawasan melalui laporan kegiatan dari kedua pihak setiap tiga bulan.
Kabid Kerja Sama Desa DPMDes Kutim, Yuni, mengatakan pemantauan tersebut bertujuan mengetahui perkembangan kemitraan sekaligus memastikan kesepakatan yang telah dibuat berjalan sesuai rencana. Jumat, (6/11/2026).
“Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan kerja sama yang telah berjalan di desa,” ujar Yuni.
Menurutnya, laporan pemerintah desa dan perusahaan menjadi instrumen penting dalam proses monitoring. Melalui dokumen tersebut, DPMDes dapat menilai realisasi program serta mengukur keterlibatan masing-masing pihak dalam menjalankan kesepakatan.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana kegiatan yang disepakati sudah direalisasikan oleh masing-masing pihak,” jelasnya.
Selain mengukur capaian, evaluasi juga membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan yang muncul selama kemitraan berlangsung. Dengan begitu, setiap kendala di lapangan dapat menjadi bahan peninjauan untuk memperbaiki pelaksanaan program.
“Melalui laporan tersebut, kami bisa meninjau pelaksanaan kemitraan sekaligus mengetahui jika ada kendala di lapangan,” katanya.
Yuni menerangkan, DPMDes telah menyampaikan mekanisme pengawasan tersebut kepada pemerintah desa dan perusahaan sebelum kerja sama dimulai. Kedua pihak pun telah mengetahui kewajiban pelaporan serta evaluasi secara berkala.
Monitoring direncanakan berlangsung setiap tiga bulan. Namun, jadwal pelaksanaan berikutnya masih dalam tahap penyesuaian.
DPMDes Kutim berharap mekanisme ini dapat memastikan kemitraan berjalan secara terarah dan memberikan hasil nyata. Pemerintah juga ingin kerja sama antara desa dan perusahaan tidak sekadar menjadi kesepakatan administratif, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa. (Adv)
