Ideanews.co, Samarinda – Komitmen pengawasan terus ditunjukkan DPRD Kalimantan Timur dengan mengintensifkan pemantauan terhadap program-program yang dijanjikan Gubernur dalam 100 hari pertama masa jabatan. DPRD menilai, masa ini krusial sebagai indikator awal arah kebijakan pemerintahan baru.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, setelah mengikuti rapat kerja perdana antara legislatif dan eksekutif di Gedung DPRD Kaltim awal pekan ini.
“Rapat kerja awal ini sifatnya masih umum, namun sinyal kuat sinergi antara eksekutif dan legislatif sudah terlihat. Ke depan, pembahasan akan lebih terfokus pada isu-isu sektoral,” jelas Nanda, pada Selasa (27/5/2025).
Politisi PDI-Perjuangan ini menambahkan bahwa DPRD akan membagi diskusi ke dalam forum sektoral. Pendekatan ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara lebih terstruktur dan efisien, menghindari penumpukan isu, serta mempercepat pengambilan kebijakan strategis.
Nanda juga menekankan urgensi sinkronisasi program Gubernur dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dokumen RPJMD, yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan Kaltim selama lima tahun ke depan, harus selaras dengan aspirasi masyarakat dan kebijakan nasional.
“RPJMD akan segera dibacakan dalam rapat paripurna. Sekarang masih dalam tahap penyusunan. Penyesuaian juga sudah dilakukan melalui Inpres, Ingub, dan SK dari Kemendagri,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Nanda juga menyebutkan tiga sektor utama yang menjadi fokus refocusing anggaran, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ketiga sektor ini dianggap sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapatkan prioritas utama dalam alokasi anggaran daerah.
Lebih lanjut, Nanda menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan akan secara aktif memantau implementasi program unggulan seperti GratisPol (pendidikan dan layanan kesehatan gratis) dan JosPol (jaringan sosial politik).
Evaluasi terhadap program-program tersebut akan dilakukan secara objektif, berdasarkan capaian di lapangan.
“Program yang baik akan kita apresiasi, sementara yang belum maksimal akan kita berikan masukan dan kritik konstruktif. Saat ini masih tahap awal, jadi kita berikan ruang untuk pelaksanaan yang optimal,” tegasnya.
Rapat kerja tersebut, imbuh Nanda, merupakan langkah awal untuk membangun koordinasi yang lebih solid antara legislatif dan eksekutif. Tujuannya adalah mewujudkan pembangunan Kaltim yang lebih responsif dan berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (Adv)
