Ideanews.co, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menyoroti sejumlah ketidaksesuaian antara isi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024 dengan kondisi riil di lapangan.
Ketimpangan ini memunculkan kekhawatiran bahwa sebagian program pembangunan belum menyentuh masyarakat secara merata.
Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2024, tak hanya menelaah dokumen semata, namun juga terjun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kesesuaian antara data administratif dengan kondisi sebenarnya.
Upaya ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Menurut Agus Suwandy, Ketua Pansus, pengawasan yang dilakukan timnya kini jauh lebih mendalam, terutama dengan adanya dukungan temuan audit BPK yang baru diterima DPRD Kaltim.
“Sebagian besar temuan kami di lapangan selaras dengan laporan BPK. Perbedaannya, BPK memiliki dukungan tenaga ahli, sedangkan kami lebih berfokus pada penilaian langsung terhadap kondisi fisik proyek,” jelasnya pada Selasa (27/5/2025).
Agus menandaskan bahwa kesamaan temuan antara Pansus dan BPK menunjukkan adanya permasalahan sistemik yang memerlukan perhatian serius dari Pemprov.
“Ini bukan sekadar catatan, melainkan rekomendasi resmi dari DPRD yang harus ditindaklanjuti. Ini merupakan bagian dari amanat undang-undang,” tegasnya.
Ia juga menyoroti adanya sejumlah proyek strategis yang dalam laporan disajikan sudah rampung, namun kenyataan di lapangan menunjukkan progres yang jauh dari selesai.
“Beberapa proyek yang dilaporkan telah selesai, ketika dicek ternyata progresnya masih jauh dari tuntas. Fakta semacam ini tidak bisa diabaikan,” ungkap Agus Suwandy, menekankan pentingnya akurasi data.
Laporan akhir Pansus, yang saat ini sedang disusun, akan menggabungkan hasil temuan di lapangan dengan data audit BPK. Laporan ini akan menjadi dasar kuat dalam perumusan rekomendasi kepada Gubernur.
Agus Suwandy berharap rekomendasi yang diberikan akan menjadi landasan untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan dan implementasi pembangunan di masa mendatang.
“Rekomendasi ini bukan sekadar kritik, tetapi panduan agar program pembangunan ke depan benar-benar tepat sasaran dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien,” pungkasnya. (Adv)
