Ideanews.co, Kutai Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur kembali menggelar Rapat Paripurna ke-42 Masa Persidangan ke-III Tahun Sidang 2024/2025 pada Selasa (1/7/2025).
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Kutim dan dipimpin oleh Ketua DPRD, Jimmi, ST., MT, bersama Wakil Ketua II, Prayunita Utami. Turut hadir dalam forum tersebut 27 anggota dewan, Asisten I Pemkesra Poniso Suryo Renggono, perwakilan Forkopimda, serta para undangan lainnya.
Dalam penyampaian pandangannya, Fraksi Demokrat melalui juru bicara H. Ahmad Sulaiman memberikan apresiasi terhadap penjelasan eksekutif mengenai pelaksanaan APBD 2024. Fraksi ini menilai pengelolaan keuangan daerah telah menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, serta mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan laporan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp10,44 triliun atau 79,90% dari target, sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp12,06 triliun atau 81,51% dari total anggaran. Serapan belanja transfer ke desa yang mencapai 98,84% juga mendapat perhatian positif dari Fraksi Demokrat karena dianggap mencerminkan pelaksanaan program pembangunan yang maksimal di tingkat desa.
Selain itu, pencapaian 100% dalam realisasi penerimaan pembiayaan daerah menjadi bukti perencanaan anggaran yang matang. Saldo kas akhir sebesar Rp113,99 miliar pun dipandang sebagai fondasi fiskal yang kuat untuk tahun berikutnya.
Meski demikian, Fraksi Demokrat juga menyoroti beberapa hal yang perlu diperbaiki. Mereka mendorong peningkatan PAD secara berkelanjutan, percepatan serapan belanja modal yang masih 76,34%, serta optimalisasi pendapatan lain-lain yang sah. Fraksi ini juga mengingatkan perlunya kajian cermat terkait penyertaan modal pada BUMD.
Dengan catatan-catatan tersebut, Fraksi Demokrat menyatakan kesiapannya untuk mendukung proses pembahasan Ranperda lebih lanjut. Ahmad Sulaiman menutup pandangannya dengan harapan Pemkab Kutim terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas fiskal demi kemajuan daerah.
“Kami berharap Pemerintah Daerah terus menunjukkan kinerja yang lebih baik dan transparan dalam pengelolaan anggaran, demi mewujudkan Kutai Timur yang Hebat dan berdaya saing,” ujarnya. (Tim Redaksi)