Ideanews.co, Samarinda – Di tengah peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, kritik terhadap kinerja kepolisian kembali mengemuka.
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Kalimantan Timur–Kalimantan Utara menyoroti masih maraknya tindakan represif oleh aparat dalam merespons aktivitas masyarakat sipil.
Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Kaltara, Ashan Putra Pradana, menilai peringatan hari jadi Polri seharusnya menjadi titik refleksi, bukan sekadar seremoni yang dipenuhi pujian.
Ia menekankan pentingnya momen ini digunakan untuk mengevaluasi komitmen Polri terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
“Perayaan HUT Bhayangkara tidak cukup hanya dengan upacara dan publikasi keberhasilan. Kita perlu mengevaluasi secara jujur praktik di lapangan, termasuk soal pendekatan aparat terhadap warga dalam menyampaikan pendapat,” ujarnya, Selasa (1/7/2025).
Ashan menyebut, insiden represif terhadap massa aksi, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat adat masih terjadi di berbagai daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya implementasi reformasi kepolisian yang dijanjikan sejak era awal reformasi.
“Selama pendekatan kekuasaan masih dikedepankan dibanding pendekatan persuasif, maka reformasi Polri hanya akan menjadi jargon. Kami mencatat sejumlah peristiwa yang memperlihatkan aparat masih bertindak sewenang-wenang,” tegas Ashan.
Sebagai organisasi mahasiswa yang aktif dalam advokasi sosial, HMI merasa berkewajiban mengawal proses perubahan institusional di tubuh kepolisian. Ashan pun mengajak elemen masyarakat sipil lain untuk turut serta dalam mendorong pembenahan.
“HMI tidak akan diam. Kami akan terus bersuara agar Polri menjadi institusi yang mengayomi, bukan menakuti. HUT Bhayangkara ini seharusnya jadi waktu yang tepat untuk introspeksi,” lanjutnya.
Lebih jauh, Ashan berharap Polri di masa mendatang dapat benar-benar tampil sebagai mitra rakyat dalam menegakkan keadilan, bukan menjadi alat kekuasaan yang menekan kebebasan berekspresi.
“Kami ingin polisi yang berpihak pada nilai kebenaran dan kemanusiaan. Bukan yang justru mencederai demokrasi,” pungkasnya. (Bey)
