Ideanews.co, Samarinda — Ketimpangan pembangunan antara daerah perkotaan dan wilayah pinggiran di Kalimantan Timur (Kaltim) tak hanya disebabkan oleh infrastruktur yang timpang, namun juga karena pendekatan pendidikan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan lokal.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional saat ini belum menyentuh akar persoalan masyarakat di daerah kaya sumber daya alam tersebut.
Dirinya menilai, selama kurikulum dan kebijakan pendidikan masih dibuat secara terpusat tanpa mempertimbangkan kondisi riil daerah, maka ketimpangan akan terus berlanjut.
“Kalimantan Timur memiliki banyak wilayah pesisir, pedalaman, dan perbatasan yang membutuhkan pendekatan pendidikan berbeda dari wilayah perkotaan. Tapi semua dipaksa mengikuti satu pola yang dibuat pusat. Ini tidak adil,” ujar Agusriansyah, Selasa (22//7/2025).
Menurutnya, pendidikan mestinya dirancang untuk menjawab tantangan dan potensi lokal. Ia mendorong agar kurikulum dimodifikasi dengan memasukkan unsur kearifan lokal, potensi ekonomi daerah, serta kebutuhan tenaga kerja yang spesifik di wilayah tersebut.
“Kalau pendidikan hanya mengajarkan hal-hal yang tidak sesuai dengan dunia nyata di sekeliling siswa, maka lulusan pun akan kesulitan berkontribusi bagi daerahnya,” tegasnya.
Politisi PKS itu menyebut, pendidikan yang berbasis karakteristik lokal tak hanya penting untuk pelestarian budaya, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam mencetak SDM yang siap membangun wilayahnya secara mandiri.
Ia juga mengkritik kebijakan top-down yang menempatkan masyarakat daerah hanya sebagai penerima program dari pusat. Padahal, daerah memiliki sumber daya manusia dan kelembagaan lokal yang bisa diajak menyusun arah pendidikan yang lebih adil.
“Kita butuh kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, sekolah, hingga tokoh masyarakat. Pendidikan bukan sekadar instruksi dari atas, tapi hasil dari dialog dengan realitas bawah,” ucapnya.
Agusriansyah berharap, pendekatan baru dalam pendidikan ini dapat menjadi fondasi untuk mempercepat pemerataan pembangunan antardaerah di Kaltim, yang selama ini dinilai masih sangat terpusat di kota-kota besar. (Adv)
