Ideanews.co, Penajam — Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sujiati, menekankan pentingnya sinkronisasi penuh antara pelaksanaan program Brigade Pangan di daerah dengan sistem aplikasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Ia menilai, keselarasan ini akan memberikan dampak yang lebih optimal bagi petani lokal dalam meningkatkan hasil pertanian mereka.
Menurut Sujiati, kehadiran brigade pangan mulai menunjukkan manfaat bagi para petani di PPU, khususnya dalam mendukung proses kerja pertanian di lapangan.
Namun, karena program ini masih relatif baru diimplementasikan di wilayahnya, ia mengingatkan agar pelaksanaan terus dievaluasi agar bisa berjalan maksimal.
“Sekarang kita sudah memasuki Masa Tanam Kedua (MT2), dan brigade pangan mulai bergerak. Alat-alat seperti jonder (traktor) sudah mulai diturunkan untuk membantu petani dalam pengolahan tanah,” kata Sujiati pada Senin (14/4/2025).
Langkah operasional ini, lanjut Sujiati, menjadi bukti konkret bahwa program brigade pangan memang diarahkan untuk menjadi solusi atas keterbatasan alat dan tenaga dalam sektor pertanian.
Keberadaan mesin dan sistem yang terorganisasi dinilai akan membantu petani bekerja lebih cepat dan efisien.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesuksesan program ini sangat bergantung pada keterpaduan data dan sistem dengan pusat. Jika tidak terintegrasi dengan baik, potensi persoalan teknis dan administratif bisa muncul di lapangan.
“Program ini bagus, tapi harus selaras dengan aplikasi pusat. Kalau tidak, bisa tumpang tindih dan menyulitkan petani itu sendiri,” tegasnya.
Sujiati juga mendorong agar pemerintah daerah aktif melakukan pemantauan dan pendampingan kepada para petani penerima manfaat. Dengan demikian, setiap kendala bisa segera ditangani dan program bisa terus diperbaiki dari waktu ke waktu.
Ia berharap keberadaan brigade pangan ini tidak hanya bersifat sementara atau seremonial, melainkan benar-benar menjadi instrumen berkelanjutan untuk membangun pertanian yang maju dan modern di PPU.
“Tujuannya jelas: membantu petani. Tapi agar benar-benar terasa manfaatnya, harus ada pengawasan, evaluasi, dan yang paling penting—kompatibilitas dengan sistem yang sudah ada di tingkat nasional,” pungkasnya. (Adv)
