Ideanews.co, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, mengkritisi masih lemahnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam merancang dan menjalankan program pembangunan.
Ia menyebut banyak kegiatan daerah yang justru saling tumpang tindih karena tidak adanya perencanaan terpadu sejak awal.
“Seringkali program provinsi tidak nyambung dengan yang dijalankan kabupaten/kota. Masing-masing jalan sendiri-sendiri, padahal tujuannya sama meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujar Syarifatul.
Legislator dari daerah pemilihan Berau, Kutai Timur, dan Bontang itu mendorong pembentukan forum rutin yang mempertemukan kepala daerah, Sekretaris Daerah (Sekda), Bappeda, serta unsur legislatif untuk menyamakan arah dan tujuan pembangunan.
Ia meyakini, forum tersebut bisa menjadi jembatan koordinasi agar program pemerintah benar-benar saling melengkapi.
“Kalau penyusunan program diselaraskan sejak tahap perencanaan, proses penganggaran juga akan lebih efisien dan tepat sasaran. Ini langkah penting untuk menghindari pemborosan,” jelas politisi Partai Golkar itu.
Syarifatul juga menekankan bahwa keberhasilan program-program prioritas Pemprov Kaltim seperti Gratis Pol (pendidikan gratis) dan Jos Pol (layanan kesehatan gratis) sangat bergantung pada keterlibatan lintas sektor, termasuk swasta.
“Perusahaan besar yang beroperasi di daerah juga harus dilibatkan. Ini bukan hanya urusan CSR, tapi tanggung jawab kolektif membangun Kaltim,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa situasi fiskal Kaltim saat ini sedang mengalami tekanan, dengan prediksi penurunan kapasitas anggaran dari Rp21 triliun menjadi Rp18 triliun. Dalam kondisi demikian, menurutnya, setiap kebijakan harus disusun secara lebih hati-hati dan berdasarkan prinsip efisiensi.
“Ketika uang daerah berkurang, maka sinergi menjadi keharusan. Jangan sampai program malah bertabrakan dan anggaran terbuang sia-sia,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Syarifatul berharap mulai tahun depan, perencanaan pembangunan di Kalimantan Timur benar-benar mengedepankan pendekatan terpadu.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan tak cukup diukur dari jumlah proyek, melainkan dari dampaknya yang dirasakan secara merata oleh masyarakat di semua daerah.
“Integrasi lintas wilayah dan lintas sektor itulah yang akan menjamin pembangunan kita benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (Adv)
