Ideanews.co, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Sya’diah, memastikan program bantuan pendidikan tinggi “Gratis Pol” Provinsi Kaltim telah berjalan sesuai rencana. Kepastian ini diperoleh setelah rapat klarifikasi teknis dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Jumat (11/7) sore.
Sya’diah menjelaskan, rapat lanjutan ini merupakan tindak lanjut untuk mendapatkan penjelasan teknis yang lebih mendalam.
“Hari ini kita telah mendapat presentasi yang jelas dari Bappeda dan hal-hal lain terkait program ini. Semua poin, termasuk yang sebelumnya sempat kurang jelas seperti keterkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan, sudah terklarifikasi,” tegas Sya’diah usai rapat.
Penjelasan komprehensif tersebut, menurut Sya’diah, memudahkan anggota dewan dalam menjawab pertanyaan masyarakat dan memastikan program berlandaskan regulasi yang berlaku.
“Jadi saat ditanya masyarakat juga enak menjawab dan regulasinya juga sudah ada, jelas. Semua sudah on the track,” ujarnya menegaskan.
Sya’diah menyampaikan dukungan penuh Komisi III terhadap program yang dinilainya sebagai terobosan penting bagi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendidikan.
“Ini program yang manfaatnya nyata. Kami sangat mendukung visi-misi ini. Kaltim adalah provinsi pertama di Indonesia yang memberikan bantuan pendidikan hingga jenjang S3. Ini terobosan baru yang harus didukung, sesuai keinginan Pak Gubernur agar tidak ada anak yang tidak bersekolah,” paparnya.
Ia menambahkan program ini membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemuda Kaltim. Terkait penerima bantuan, Sya’diah mengonfirmasi, “Jumlah terupdate penerima bantuan kurang lebih 33.000 orang yang sudah terdaftar.
Syarat utamanya adalah telah adanya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov dengan perguruan tinggi. Jika baru Memorandum of Understanding (MoU) atau skema pembayaran langsung (cash), belum termasuk.”
Dengan PKS yang telah ditandatangani, besaran bantuan dan jumlah mahasiswa yang dibiayai menjadi pasti.
“Alhamdulillah, begitu Anggaran Perubahan (APBD-P) disahkan, realisasi pembayaran bisa segera dilakukan. Program ini benar-benar siap, prasarana dan petunjuk teknis (juknis) semua sudah ada,” jelas Sya’diah.
Merespons pertanyaan masyarakat mengenai penyebutan “Gratis Pol” meski pembayaran tidak full, Sya’diah memberikan konteks anggaran.
“Kita perlu ingat, yang dibangun bukan hanya sektor pendidikan. Ada juga infrastruktur, kesehatan, dan sosial yang menjadi perhatian dan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran provinsi,” urainya.
Sya’diah menekankan program ini melalui kajian mendalam.
“Kemampuan anggaran memang ada batasnya. Hasil penelitian, verifikasi, dan validasi menunjukkan rata-rata biaya kuliah yang dapat ditanggung adalah Rp5.000.000 per mahasiswa, dan ini sudah hampir mencakup semuanya,” jelasnya.
Ia mengakui ada program studi seperti kedokteran dengan biaya lebih tinggi (rata-rata Rp15.000.000).
“Kalau ada yang sampai Rp20.000.000, biasanya itu anak dari keluarga mampu. Namun, prinsip kita adalah memberi kesempatan yang sama, jadi kita tetap berusaha membantu semuanya,” pungkas Syarifatul Sya’diah. (Adv)
