Ideanews.co, Penajam – Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, meminta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Taman Alun-Alun kembali menjaga kekompakan. Perselisihan internal diharapkan segera diselesaikan agar pedagang dapat lebih fokus mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Pesan tersebut disampaikan Waris saat bertemu dengan para pelaku UMKM pada Kamis (8/10/2026). Pertemuan itu membahas sejumlah persoalan, mulai dari konflik internal Himpunan UMKM Taman Alun-Alun (HUTA), kendala listrik, pengelolaan lapak, hingga rencana pemanfaatan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk kegiatan perdagangan.
“Berhenti bertengkar, kembali bersatu. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana pembeli bisa ramai dan bagaimana bapak ibu bisa mendapatkan penghasilan,” ujar Waris.
Menurutnya, kekompakan menjadi modal penting untuk menjaga keberlangsungan usaha. Perselisihan yang berkepanjangan dikhawatirkan mengganggu aktivitas perdagangan dan mengurangi kenyamanan pengunjung.
Selain mendorong penyelesaian konflik, Pemkab PPU juga membuka ruang fasilitasi untuk membantu mengatasi kendala yang dihadapi pedagang. Persoalan kelistrikan dan pengelolaan lapak menjadi perhatian agar aktivitas usaha dapat berjalan lebih tertib.
Rencana pemanfaatan kawasan RTH untuk kegiatan UMKM juga perlu dibahas secara matang. Penataan aktivitas perdagangan diharapkan mampu mendukung ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan fungsi ruang terbuka hijau.
Waris turut mengingatkan pedagang agar meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Inovasi, kebersihan, serta kenyamanan pengunjung dinilai menjadi faktor penting untuk menarik pembeli.
“Kalau bisa usahanya dibuat lebih inovatif, agar para pembeli tertarik untuk membeli, kebersihan terutama itu penting dijaga, bukan hanya sekadar mengejar omzet saja,” katanya.
Ia berharap para pedagang dapat membangun kerja sama yang lebih baik dan menjadikan Taman Alun-Alun sebagai kawasan usaha yang tertib, bersih, serta menarik bagi masyarakat.
Pemerintah daerah berharap pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk meredakan perselisihan sekaligus mendorong pembenahan pengelolaan UMKM. Dengan komunikasi yang baik antara pedagang dan pemerintah, berbagai kendala diharapkan dapat diselesaikan sehingga kegiatan usaha semakin produktif. (Adv/Nad)
