Ideanews.co, Penajam – Keterbatasan anggaran menjadi kendala Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mempersiapkan kontingen menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026. Dari total anggaran Rp5,7 miliar, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU belum mampu memenuhi kebutuhan seragam serta peralatan tanding bagi para atlet.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikpora PPU, Muhtar, menjelaskan pihaknya telah membagi anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan operasional utama kontingen. Alokasi itu mencakup transportasi, akomodasi, konsumsi, uang saku, pakaian defile, obat-obatan, hingga vitamin. Selasa, (3/11/2026).
“Dari anggaran Rp5,7 miliar itu, sudah dialokasikan untuk masing-masing pos sesuai DPA. Anggaran tersebut memang tidak cukup untuk pengadaan alat tanding dan baju tanding,” kata Muhtar.
Ia mengakui keterbatasan tersebut membuat Disdikpora belum dapat memenuhi kebutuhan perlengkapan pertandingan atlet. Karena itu, pihaknya berharap pengurus masing-masing cabang olahraga (cabor) memahami kondisi anggaran yang tersedia.
Muhtar juga mengungkapkan, pada awal pembahasan pihaknya belum terlibat dalam asistensi penganggaran karena mengira anggaran keikutsertaan Porprov berada di bawah kewenangan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
“Awalnya kami tahu anggaran ini ada di KONI, setelah dipastikan cantolannya di Disdikpora,” ujarnya.
Meski belum dapat menyediakan seragam tanding, Disdikpora memastikan pembayaran uang saku telah masuk ke rekening masing-masing atlet. Sementara itu, manajer atau ofisial setiap cabor mengelola anggaran transportasi dan konsumsi kontingen.
Dalam menghadapi keterbatasan tersebut, Muhtar meminta para atlet tetap menjaga semangat dan mengerahkan kemampuan terbaik. Ia juga belum berani menetapkan target perolehan medali.
“Dengan keadaan seperti ini, kami tidak berani mematok target. Namun, saya yakin atlet-atlet PPU adalah pejuang yang tangguh dan pantang menyerah,” ucapnya.
Terkait bonus peraih medali, Disdikpora telah mengajukan usulan kepada pimpinan daerah. Usulan tersebut mengacu pada pemberian bonus di daerah lain, seperti Tenggarong sebesar Rp75 juta dan Balikpapan Rp50 juta. (Adv/Nad)
