Ideanews.co, Penajam – Pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Penajam Paser Utara (PPU) segera diperketat. Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah Kabupaten PPU akan turun langsung memeriksa 13 SPPG, terdiri dari 12 unit reguler dan satu unit satelit yang melayani wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menegaskan inspeksi tersebut bertujuan memastikan setiap SPPG menjalankan pelayanan sesuai ketentuan. Meski demikian, Satgas daerah hanya bertugas memantau, memeriksa, dan melaporkan hasil temuan kepada pemerintah pusat. Senin, (9/11/2026).
“Satgas yang dibentuk kabupaten/kota ini bertugas melaksanakan inspeksi ke SPPG di wilayah masing-masing,” kata Tohar.
Sebelum inspeksi berlangsung, Pemkab PPU menggelar rapat koordinasi untuk menyatukan pemahaman seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang masuk dalam Satgas. Pemerintah juga telah mengingatkan pengelola SPPG agar menyiapkan dokumen dan fasilitas pendukung pemeriksaan.
Tim akan menggunakan 14 indikator untuk menilai kondisi setiap SPPG. Pemeriksaan mencakup peralatan memasak, ompreng atau wadah makanan, hingga label batas waktu layak konsumsi. Selain itu, petugas mengecek persyaratan eksternal, seperti Kelayakan Higiene Sanitasi (KHS) dari Dinas Kesehatan dan dokumen lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah.
“Tim Satgas ini memantapkan persepsi terhadap parameter yang ada. Ketika turun ke lapangan, OPD terkait tinggal menjalankan tugas spesifiknya sesuai kompetensi,” ujarnya.
Tohar menjelaskan, pembentukan Satgas menindaklanjuti permintaan Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah ikut mengawasi operasional SPPG.
Namun, ia mengingatkan bahwa Satgas tidak berwenang menjatuhkan sanksi maupun menghentikan operasional dapur. Tim hanya mencatat hasil pemeriksaan dalam formulir, kemudian menyampaikannya kepada pemerintah pusat.
“Mengenai sanksi atau suspend, itu bukan urusan kita, melainkan ranah pemerintah pusat,” tegasnya.
Karena itu, Tohar meminta seluruh anggota Satgas bekerja objektif dan melaporkan setiap kekurangan tanpa menutup-nutupi fakta. Ia menekankan, keterbukaan menjadi hal penting karena masyarakat merupakan penerima manfaat langsung dari layanan tersebut.
“Tidak usah ditutup-tutupi. Katakan A jika kondisinya A. Jika ada dampak negatif dari operasional yang tidak sesuai, yang dirugikan tetap masyarakat kita sendiri. Saya tidak ingin menanggung kekecewaan masyarakat manakala ada hal yang sengaja ditutupi,” tandasnya. (Adv/Nad)
