Ideanews.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperketat proses verifikasi penerima bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi nelayan. Langkah ini bertujuan memastikan penyaluran tepat sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan kuota. Setiap nelayan harus memenuhi persyaratan administrasi sebelum memperoleh rekomendasi pembelian solar bersubsidi. Senin, (9/11/2026).
Ketentuan tersebut berlaku dalam penyaluran tambahan kuota 32.000 liter solar bagi 130 nelayan dari Kelurahan Pantai Lango dan Jenebora. Pemerintah menyalurkan alokasi tersebut melalui SPBU Sotek Nomor 65.762.002.
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, menjelaskan bahwa nelayan perlu memiliki sejumlah dokumen untuk mengakses BBM bersubsidi. Persyaratan itu meliputi kepemilikan kapal dengan dokumen Pas Kecil, mesin kapal, serta terdaftar dalam sistem e-KUSUKA atau Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.
Kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar penerbitan e-barcode sebagai identitas untuk membeli solar bersubsidi. Karena itu, nelayan yang belum memenuhi persyaratan belum bisa masuk dalam daftar penerima alokasi.
“Tidak semua nelayan dapat langsung memperoleh solar bersubsidi karena ada persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Nelayan yang belum terdaftar agar segera melengkapi dokumennya. Kemudian, akan kami verifikasi dan usulkan kembali,” jelas Andi.
Meski belum masuk daftar penerima saat ini, nelayan tetap memiliki peluang memperoleh kuota pada tahap berikutnya. Dinas Perikanan PPU akan mengusulkan kembali nama-nama nelayan setelah mereka melengkapi dokumen dan mengikuti verifikasi.
Untuk menjaga distribusi tetap sesuai ketentuan, Dinas Perikanan juga menyiapkan pengawasan berkala bersama kepolisian, Bagian Perekonomian, dan unsur terkait lainnya. Andi menegaskan, pihaknya akan mengevaluasi rekomendasi apabila menemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian administrasi. Bahkan, pemerintah dapat membekukan rekomendasi jika petugas membuktikan adanya pelanggaran.
Selain melengkapi persyaratan awal, nelayan juga harus memperhatikan masa berlaku e-barcode atau e-kuota yang hanya tiga bulan.
“Masa berlaku e-barcode atau e-kuota selama tiga bulan. Karena itu, nelayan diharapkan mengurus perpanjangan sebelum masa berlakunya berakhir agar tidak menghambat akses terhadap BBM bersubsidi,” tandasnya. (Adv/Nad)
