Ideanews.co, Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti belanja jasa influencer pemerintah yang mencapai Rp14,7 miliar. Hasil penelusuran ICW menemukan delapan paket pengadaan jasa publikasi dan influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad.
ICW menelusuri data pengadaan pemerintah periode 2023–2026 melalui laman Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dari penelusuran tersebut, ICW mencatat total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.
Lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggelontorkan anggaran sekitar Rp10,8 miliar melalui tiga paket pengadaan pada 2025–2026.
Salah satu paket yang menarik perhatian ialah jasa Instagram Story akun @raffinagita1717 senilai Rp575,6 juta. Selain itu, kementerian juga menganggarkan Rp2,52 miliar untuk jasa kehadiran dalam kegiatan.
Besarnya nilai kontrak tersebut mendorong ICW mempertanyakan dasar perhitungan biaya dan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih, KKP mengalokasikan Rp7,2 miliar untuk dua paket jasa influencer pada 2025, lalu kembali menganggarkan Rp3,6 miliar pada 2026.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan efisiensi pemerintah. Sebab, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun.
Selain besarnya anggaran, ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan yang mencantumkan kanal dan akun tertentu, seperti YouTube RANS Entertainment serta Instagram dan TikTok @raffinagita1717. Menurut ICW, pola tersebut berpotensi membatasi persaingan penyedia jasa.
ICW turut mempertanyakan urgensi penggunaan influencer, mengingat kementerian memiliki unit hubungan masyarakat, sumber daya manusia, fasilitas, serta kanal komunikasi resmi. Tanpa kerangka acuan kerja, laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan yang jelas, publik sulit mengukur efektivitas belanja tersebut.
Sorotan berikutnya mengarah pada potensi konflik kepentingan. Raffi Ahmad mendapat penugasan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024. Setelah penugasan itu, KKP tercatat tiga kali mengontrak perusahaan yang terafiliasi dengannya.
Atas sejumlah persoalan tersebut, ICW mendesak KKP dan kementerian terkait membuka seluruh dokumen pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan pelaksanaan.
ICW juga meminta BPKP dan inspektorat jenderal mengaudit kewajaran harga, proses pembayaran, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan kementerian. Selain itu, ICW mendorong LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik agar tidak menghambat persaingan usaha.
ICW turut meminta Presiden menghentikan belanja influencer yang tidak berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kementerian. Lembaga tersebut juga mendesak Raffi membuka informasi kepemilikan dan jabatannya di perusahaan serta menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan.
Bagi ICW, persoalan ini bukan sekadar besarnya biaya promosi. Uang negara harus menghasilkan manfaat yang terukur, memiliki dasar kebutuhan yang jelas, dan menjamin transparansi serta akuntabilitas. (Siaran Pers ICW)
