Ideanews.co, Sangatta – Ribuan anak di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, masuk kategori anak tidak sekolah (ATS) dalam data pemerintah, meski faktanya masih aktif mengikuti pendidikan. Ketidaksesuaian tersebut muncul akibat data administrasi kependudukan yang tidak mengikuti kondisi terbaru anak.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, mengungkapkan pihaknya menemukan lebih dari 3.000 anak yang masih mengenyam pendidikan, tetapi tercatat sebagai ATS. Temuan itu muncul setelah Disdikbud melakukan verifikasi lapangan sejak 2025.
“Ditemukan lebih 3.000 anak yang secara faktual anak itu sekolah, tapi dicantumkan sebagai anak yang tidak sekolah,” ujar Mulyono.
Menurutnya, salah satu penyebab persoalan tersebut berasal dari kartu keluarga (KK) yang tidak pernah diperbarui. Akibatnya, dokumen kependudukan masih mencantumkan status anak belum sekolah meskipun yang bersangkutan sudah memasuki usia sekolah dan mengikuti pendidikan.
“Dulunya dia belum sekolah di KK, tapi karena KK-nya tidak pernah ter-update, sampai umur dia sekolah, KK-nya masih ditulis anak tidak sekolah atau belum sekolah,” katanya.
Untuk memastikan kondisi sebenarnya, Disdikbud Kutim menggunakan metode by name by address atau pencocokan data berdasarkan nama dan alamat setiap anak.
Dalam proses verifikasi, Disdikbud melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari PKK, Dasa Wisma, rukun tetangga (RT), hingga operator desa. Pelibatan tersebut membantu petugas menelusuri keberadaan dan status pendidikan anak secara langsung.
Selain menemukan lebih dari 3.000 anak yang sebenarnya masih bersekolah, tim verifikasi juga mencatat sekitar 4.000 data anak yang tidak berhasil ditemukan keberadaannya di lapangan. Padahal, sebelumnya pemerintah mencatat jumlah ATS di Kutim mencapai lebih dari 13.000 anak.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pembaruan data administrasi agar pemerintah memiliki gambaran akurat mengenai kondisi pendidikan anak. Validitas data juga menentukan ketepatan sasaran program penanganan anak tidak sekolah.
Mulyono mengatakan, Disdikbud Kutim masih mengoordinasikan hasil verifikasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan untuk membahas penyesuaian data.
“Ini yang masih dibicarakan dengan Pusdatin,” pungkasnya. (Adv)








