DPMPDes Kutim Verifikasi Jumlah KK dan Kondisi Wilayah untuk Penataan RT

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Trisno. (Idnews)

Ideanews.co, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mulai mengevaluasi kelayakan rukun tetangga (RT) di seluruh desa. Evaluasi ini mencakup jumlah kepala keluarga (KK), kondisi geografis, hingga aksesibilitas wilayah sebagai dasar penataan administrasi, termasuk kemungkinan penggabungan RT yang tidak memenuhi persyaratan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Trisno, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh kepala desa memeriksa kondisi RT di wilayah masing-masing.

Bacaan Lainnya

“Beberapa waktu lalu saya sudah berkirim surat ke seluruh kepala desa untuk melakukan penelitian terhadap keterpenuhan syarat suatu wilayah bisa dijadikan satu RT,” ujar Trisno di Sangatta.

Ia menjelaskan, jumlah minimal 30 KK menjadi salah satu indikator dalam menentukan kelayakan pembentukan RT. Namun, pemerintah tidak bisa menjadikan angka tersebut sebagai satu-satunya dasar untuk menggabungkan atau menghapus RT yang memiliki jumlah keluarga di bawah ketentuan.

Menurut Trisno, pemerintah juga harus mempertimbangkan karakteristik geografis dan kemudahan akses masyarakat agar penataan administrasi tidak justru menghambat pelayanan.

“Belum tentu. Karena jumlah penduduk hanya salah satu indikator,” katanya.

Ia mencontohkan, RT dengan jumlah 20 KK masih berpeluang mempertahankan wilayah administrasinya apabila memiliki cakupan geografis yang luas atau akses transportasi yang sulit.

“Bisa jadi dia hanya 20 KK, tetapi jangkauannya luas. Bisa jadi kan? Kan enggak harus dilebur,” jelasnya.

Saat ini, DPMDes Kutim masih menunggu hasil verifikasi dari masing-masing pemerintah desa. Data tersebut nantinya menjadi bahan bagi kepala desa untuk menyusun usulan penataan RT sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.

Trisno menegaskan, pemerintah desa memiliki peran penting dalam menentukan kebutuhan penataan karena mereka lebih memahami kondisi masyarakat dan karakteristik wilayahnya.

“Itu desa diminta untuk diverifikasi, nanti desa mengusulkan berdasarkan kebutuhan desa masing-masing,” pungkasnya.

Melalui evaluasi ini, Pemkab Kutim ingin memastikan penataan RT berjalan sesuai kondisi lapangan. Pemerintah tidak hanya mengejar pemenuhan jumlah KK, tetapi juga menjaga efektivitas pelayanan dan keterjangkauan wilayah bagi masyarakat. (Adv)

Pos terkait

banner 868x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *