Revisi Perbup Bankesusdes Kutim Ditargetkan Rampung Akhir Tahun

Ideanews.co, Kutai Timur – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menargetkan revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bantuan Keuangan Khusus Desa (Bankesusdes) selesai pada akhir 2026. Perubahan regulasi ini bertujuan memperbaiki mekanisme penyaluran dan penggunaan bantuan agar pelaksanaannya lebih efektif serta akuntabel.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, mengatakan pemerintah daerah telah menyusun draf perubahan Perbup setelah mengevaluasi pelaksanaan Bankesusdes sebelumnya.

Bacaan Lainnya

Evaluasi tersebut mencakup berbagai kendala yang memengaruhi rendahnya capaian program. Pemkab Kutim ingin memastikan regulasi baru mampu menjawab persoalan yang selama ini menghambat pelaksanaan bantuan di tingkat desa.

“Mekanisme sudah kami proses, terkait apa kendalanya sehingga capaian sebelumnya rendah. Kemarin kita sudah menyusun draf rancangan Perbup perubahan terkait dengan Bankesusdes,” ujar Trisno di Sangatta.

Salah satu fokus revisi yakni memperjelas aturan penggunaan Dana Rukun Tetangga (RT), terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan.

Selain itu, Pemkab Kutim juga ingin menyamakan pemahaman pemerintah desa mengenai prioritas penggunaan anggaran. Penyempurnaan mekanisme tersebut diharapkan dapat mengurangi kendala administrasi maupun pelaksanaan program di lapangan.

Trisno berharap regulasi baru memberikan kepastian kepada pemerintah desa dalam mengelola bantuan sekaligus memperkuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Sehingga mekanisme pelaksanaan lebih mudah, lebih akuntabel, dan menjadi jawaban terhadap hambatan-hambatan yang selama ini kita ketahui,” katanya.

Di sisi lain, Pemkab Kutim juga telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengubah alokasi Dana RT dari sebelumnya Rp100 juta menjadi Rp250 juta.

Trisno menjelaskan, pemerintah daerah akan menyalurkan tambahan alokasi tersebut melalui APBD Perubahan agar desa dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di lingkungan RT.

“Sudah diterbitkan SK Bupati terkait perubahan dari Rp100 juta menjadi Rp250 juta. Dana tersebut akan didistribusikan di perubahan ini,” pungkasnya.

Melalui revisi Perbup dan peningkatan alokasi Dana RT, Pemkab Kutim berharap pemerintah desa memiliki pedoman yang lebih jelas dalam mengelola bantuan. Pemerintah juga menargetkan mekanisme yang lebih sederhana agar anggaran dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv)

Pos terkait

banner 868x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *