Ideanews.co, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Guntur, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan larangan penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat milik perusahaan tambang batu bara dan perkebunan kelapa sawit. Ia menegaskan bahwa langkah ini penting untuk menjaga kualitas jalan dan keselamatan masyarakat.
“Jalan umum dibangun untuk kepentingan rakyat, bukan untuk dilewati kendaraan berat industri yang merusak,” tegas Guntur, Selasa (16/07/2025).
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah mengatur kewajiban perusahaan untuk menyediakan infrastruktur angkutan sendiri. Namun, pelaksanaan aturan tersebut masih banyak dilanggar.
“Perusahaan harus membangun jalan khusus agar tidak membebani jalan umum yang dibiayai oleh rakyat,” lanjutnya.
Guntur menyoroti kerusakan jalan yang parah di wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Berau akibat lalu lintas truk over dimension over loading (ODOL) yang tidak terkendali. Selain itu, risiko kecelakaan lalu lintas juga meningkat karena kondisi jalan yang tidak memadai menahan beban berat.
“Lubang di jalan dan kerusakan permukaan jalan semakin parah, ini berpotensi membahayakan pengguna jalan lain,” katanya.
Legislator asal PKB ini mendesak pemerintah daerah untuk menindak tegas pelanggar aturan, termasuk menjatuhkan sanksi administratif hingga penghentian operasional perusahaan bila perlu.
“Kita tidak boleh hanya memberikan teguran tanpa tindakan nyata. Harus ada efek jera,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Guntur mendorong sinergi antara Pemprov Kaltim, kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Dinas ESDM agar pemantauan pelaksanaan aturan berjalan efektif.
“Jalan yang dibangun dengan uang rakyat harus dilindungi dari penyalahgunaan oleh perusahaan,” pungkasnya.
Guntur mengingatkan kembali prinsip keadilan sosial, bahwa masyarakat yang membayar pajak berhak mendapatkan jalan yang aman dan nyaman, bukan malah harus menanggung akibat dari operasi bisnis industri. (Adv)
