Ideanews.co, Samarinda – Rencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) untuk mengembangkan layanan ojek online (ojol) yang dikelola oleh badan usaha milik daerah (BUMD) mendapat respons positif dari DPRD Kaltim.
Legislator Sigit Wibowo menilai inisiatif ini menunjukkan keberanian pemerintah daerah untuk aktif terjun dalam sektor digital yang selama ini didominasi swasta.
“Ini langkah yang tepat dan berani. Pemerintah tidak hanya menjadi pengawas atau regulator, tapi juga sebagai pelaku bisnis digital yang punya tujuan melayani masyarakat,” kata Sigit, Kamis (17/07/2025).
Menurutnya, Pemprov tidak harus membentuk BUMD baru untuk menjalankan layanan ini. Pemerintah bisa mengembangkan unit usaha transportasi digital di BUMD yang sudah ada, seperti PT Migas Mandiri Pratama (MMP) atau PT Mandiri Bersama Sejahtera (MBS).
“Modelnya mirip pengembangan institusi pendidikan yang bertahap, dari akademi ke sekolah tinggi hingga universitas. Begitu juga dengan layanan ojol, mulai dari unit kecil, jika berkembang bisa berdiri sendiri,” jelas Sigit.
Ia menegaskan, kehadiran BUMD dalam bisnis ojol bukan berarti mengusik peran swasta. Selama regulasi ditegakkan dengan adil, dan tidak ada praktik monopoli, persaingan akan berjalan sehat.
“Pemerintah daerah punya hak untuk ikut berkontribusi dalam bisnis digital, asalkan berjalan transparan dan mengikuti aturan,” tambahnya.
Namun, Sigit mengingatkan agar langkah ini dilakukan secara hati-hati dan berbasis studi pasar yang matang agar layanan ojol daerah bisa diterima dan bersaing dengan layanan yang sudah ada.
“Jangan sampai muncul konflik dengan penyedia layanan swasta yang telah lama beroperasi. Regulasi tarif dan layanan harus jelas agar persaingan sehat dan fair,” pungkasnya.
Dengan dukungan ini, DPRD siap membantu dalam penyusunan regulasi dan pengawasan agar proyek ojol daerah dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus menambah pemasukan daerah. (Adv)
