Ideanews.co, Penajam – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, menggandeng sejumlah perguruan tinggi untuk menyusun kajian pembangunan daerah. Kolaborasi ini bertujuan menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi dasar penyusunan program pemerintah daerah.
Kepala Bidang Inovasi, Teknologi, dan Pengkajian Pengaturan Bapelitbang PPU, Anita Megawati, mengatakan setiap kajian harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kajian juga harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah.
Menurutnya, kajian tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif. Hasil penelitian perlu memberikan solusi terhadap persoalan daerah dan mendukung pelaksanaan program pembangunan.
“Semua kajian harus mengacu ke RPJMD. Harus sesuai dengan kebutuhan kita serta mengacu pada RPJMD dan visi misi bupati,” kata Anita, Kamis (15/10/2026).
Dalam penyusunan kajian, Bapelitbang PPU bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi. Mitra tersebut meliputi Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Balikpapan (Uniba), Universitas Mulawarman (Unmul), dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
Kerja sama ini mencakup berbagai sektor pembangunan. Beberapa di antaranya ialah mitigasi kebakaran, risiko bencana, penanganan stunting, kependudukan, penataan kawasan, hingga pengelolaan limbah.
Anita menyebut kajian sektor pendidikan pada 2025 menjadi salah satu contoh pemanfaatan hasil penelitian dalam program pemerintah daerah. Kajian tersebut menghasilkan program Kartu Penajam Cerdas.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan sejumlah program lain, seperti Tangguh RT, Penajam Terang, dan Penajam Sehat. Bapelitbang berupaya mendorong agar penyusunan program semakin didukung kajian yang relevan dan terukur.
Meski demikian, keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan penelitian. Bapelitbang PPU menyesuaikan kegiatan kajian dengan kemampuan keuangan daerah dan alokasi anggaran yang tersedia.
“Anggaran khusus untuk kajian secara spesifik tidak ada. Namun, dalam efisiensi ini terdapat alokasi anggaran meskipun tidak besar,” jelasnya.
Anita menjelaskan, kebutuhan biaya setiap kajian berbeda-beda. Besarannya bergantung pada durasi penelitian, luas wilayah, kebutuhan tenaga ahli, lokasi, serta proses pengumpulan data di lapangan.
Melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, Bapelitbang PPU berharap hasil kajian dapat membantu pemerintah menentukan prioritas pembangunan secara tepat. Dengan demikian, kebijakan yang diambil diharapkan lebih terarah, sesuai kebutuhan daerah, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Adv/Nad)
