Ideanews.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah pusat memfasilitasi sejumlah persoalan pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Bupati PPU Mudyat Noor saat beraudiensi dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra), pekan lalu.
Mudyat mengatakan, persoalan yang dibawa tidak hanya menyangkut pembangunan infrastruktur, tetapi juga pertanahan dan tata ruang.
“Alhamdulillah kita mendapat sambutan yang baik. Kita banyak persoalan di infrastruktur beberapa kegiatan, juga persoalan di ATR/BPN. Kita sudah sampaikan semuanya,” ungkapnya.
Persoalan lahan masyarakat yang berkaitan dengan perusahaan turut dibahas. Pemkab PPU berharap pemerintah pusat dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Begitu pula persoalan tata ruang yang hingga kini masih membutuhkan penyelesaian.
Dalam audiensi tersebut, Mudyat juga menyampaikan kebutuhan infrastruktur untuk memperkuat PPU sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, Kemenko Infra akan mengoordinasikan usulan tersebut dengan kementerian terkait.
“Insya Allah mereka akan rapatkan langsung dengan kementerian terkait untuk kemudian supaya bisa terealisasikan. Itu yang paling utama,” ujarnya.
Sejumlah proyek konektivitas yang diusulkan meliputi Jembatan Sungai Riko, pelabuhan, jalan pesisir, dan jalan lingkar antarkabupaten. Pembangunan jalur alternatif tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Pokoknya Jembatan Sungai Riko, pelabuhan, kemudian jalan pesisir, kemudian jalan lingkar yang menghubungkan antara kabupaten dengan kabupaten yang lain untuk mencari jalan alternatif selain jalan yang ada,” jelasnya.
Dalam audiensi itu, pengembangan Bandara VVIP IKN menjadi bandara komersial juga kembali disampaikan. Pemkab PPU telah mengusulkan perubahan fungsi tersebut melalui surat Gubernur Kalimantan Timur.
Mudyat mengatakan, pemanfaatan bandara komersial setidaknya dapat diarahkan untuk penerbangan haji maupun internasional.
“Kita juga sudah mengusulkan melalui surat Pak Gubernur juga untuk mengubah kemudian Bandara VVIP menjadi bandara komersial, minimal untuk haji dulu atau penerbangan internasional,” katanya.
Usulan tersebut sebelumnya telah dibahas bersama Kementerian Perhubungan. Pemkab PPU kini menunggu perkembangan proses di kementerian tersebut.
Untuk mendukung kebutuhan sumber daya manusia, Pemkab PPU juga menjalin kerja sama dengan Politeknik Penerbangan di Surabaya. Kerja sama itu diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja asal PPU, terutama untuk kebutuhan di luar bidang teknis penerbangan.
Sementara untuk sektor kepelabuhanan, Mudyat memastikan usulan pembangunan atau pengembangan Pelabuhan Benuo Taka juga telah disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Sudah kita usulkan semua,” pungkasnya. (Adv/Nad)
