Ideanews.co, Samarinda – Anggota DPRD Kaltim, Damayanti menyebut bahwa permasalahan utama dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bukan semata-mata zonasi, tetapi ketimpangan kualitas antar sekolah.
“Kalau kualitas semua sekolah setara, tidak akan ada siswa yang saling berebut masuk sekolah unggulan,” tegas politisi PKB itu.
Ia menilai sistem zonasi akan adil bila mutu sekolah negeri telah merata di semua wilayah. Namun saat ini, kata dia, kesenjangan masih tinggi, terutama antara pusat kota dan kawasan pinggiran.
Secara khusus, ia menyoroti fakta bahwa di Kecamatan Balikpapan Tengah tidak terdapat satu pun SMA negeri. Padahal wilayah tersebut memiliki jumlah lulusan SMP yang signifikan setiap tahun.
“Balikpapan Tengah itu nol SMA negeri. Lalu ke mana anak-anak ini harus sekolah dalam sistem zonasi?” ujarnya geram.
Damayanti juga mencatat bahwa secara keseluruhan, daya tampung SMA negeri di Balikpapan hanya mampu menampung sekitar 51 persen siswa lulusan SMP, sisanya terpaksa mencari sekolah swasta atau pindah ke kecamatan lain.
Selain soal zonasi dan fasilitas, Damayanti juga mengangkat ketimpangan dalam implementasi program pendidikan gratis dari pemerintah provinsi seperti GratisPol.
Menurutnya, siswa yang terpaksa masuk ke sekolah swasta karena daya tampung negeri terbatas, justru tidak terakomodasi dalam program tersebut.
“GratisPol hanya berlaku untuk siswa sekolah negeri. Lalu bagaimana dengan siswa swasta yang masuk karena tidak punya pilihan lain? Di sekolah negeri dibantu, di swasta malah bayar mahal,” jelasnya.
Ia mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga melakukan pemerataan distribusi guru berkualitas ke semua sekolah. Tujuannya, agar tidak ada lagi dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan.
“Pemerataan guru juga sangat penting. Kita tidak bisa berharap hasil pendidikan yang adil kalau kualitas SDM-nya masih timpang,” pungkasnya. (Adv)
