Ideanews.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) secara resmi menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna (Rapur) ke-18 DPRD Kaltim, Kamis (12/6/2025).
Rapat yang digelar di Gedung B Komplek DPRD Kaltim ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua II, Ananda Emira Moeis.
Dalam sambutannya, Ekti menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengukur efektivitas pembangunan daerah.
“Capaian pembangunan bukan hanya hasil kerja eksekutif, tetapi buah dari kolaborasi antara DPRD dan seluruh elemen masyarakat Kaltim,” ujar Ekti.
Ia menambahkan bahwa DPRD akan segera menjadwalkan rapat lanjutan guna mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terhadap laporan tersebut.
Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang III, Arief Murdiyatno, yang hadir mewakili Gubernur, menyampaikan bahwa laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemprov kepada publik dan DPRD.
Dalam laporannya, Arief menjelaskan bahwa target pendapatan daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp21,22 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi Rp22,08 triliun atau sebesar 104,07 persen.
Adapun pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang semula ditargetkan sebesar Rp11,03 triliun, terealisasi sebesar Rp11,69 triliun atau 106,04 persen.
“Ini adalah wujud nyata akuntabilitas Pemprov kepada DPRD dan masyarakat,” terang Arief.
Ia menambahkan, pencapaian tersebut menjadi pijakan evaluasi bagi penyusunan program dan anggaran tahun berikutnya, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah terhadap transparansi dan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.
“Semoga kolaborasi antara eksekutif dan legislatif terus memperkuat fondasi pembangunan di Kalimantan Timur,” tutup Arief. (Adv)
