Ideanews.co, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini tengah memfokuskan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) realisasi APBN Tahun 2024. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memastikan proses evaluasi tersebut masih berjalan dan menjadi perhatian utama lembaga legislatif daerah.
“Masih dalam proses, kami targetkan selesai pertengahan Juli ini,” ujar Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas, saat ditemui pada Rabu (9/7/2025).
Hamas menjelaskan, finalisasi pembahasan LKPJ diupayakan selesai pada minggu kedua bulan Juli. Hal ini agar sejalan dengan agenda lain yang sedang berjalan, yakni pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun berjalan.
“LKPJ ini bagian dari akuntabilitas anggaran pusat yang dilaksanakan di daerah, dan tentu pembahasannya kami integrasikan dengan KUPA-PPAS agar arah kebijakan bisa lebih sinkron,” jelasnya.
LKPJ realisasi APBN merupakan instrumen penting bagi DPRD dalam mengevaluasi pelaksanaan anggaran oleh pemerintah pusat yang berdampak langsung terhadap pembangunan di daerah.
Melalui dokumen tersebut, DPRD dapat melihat capaian program, efektivitas belanja, serta memastikan bahwa dana yang dikelola memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kaltim.
“Evaluasi ini bukan sekadar formalitas, tapi menjadi dasar untuk menyusun kebijakan dan rekomendasi terhadap arah pembangunan ke depan,” tegas Hamas.
Ia menambahkan, DPRD juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar seluruh data dan laporan yang dibutuhkan dapat dipenuhi tepat waktu, sehingga proses pembahasan berjalan efisien.
“Harapan kami, pertengahan bulan ini sudah ada hasil yang bisa dibawa ke pembahasan lanjutan,” tutupnya. (Adv)
