Ideanews.co, Penajam – Maraknya pengamen jalanan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat perhatian serius dari DPRD setempat. Anggota Komisi I DPRD PPU, Mahyudin, menilai upaya penertiban yang dilakukan Satpol PP selama ini masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar persoalan.
“Satpol PP tidak cukup hanya bergerak jika ada laporan. Harus dilakukan pendataan menyeluruh, mulai dari identitas, tempat tinggal, sampai alasan mereka turun ke jalan,” kata Mahyudin, Rabu (7/5/2025).
Ia mengungkapkan kekhawatirannya atas temuan kasus pengamen yang melibatkan anak-anak. Menurutnya, kondisi ini tak boleh dipandang sepele karena bisa berkaitan dengan praktik eksploitasi anak di bawah umur.
“Kalau ada anak-anak yang ikut, kita harus curiga. Bisa jadi mereka tidak bergerak sendiri, ada yang menyuruh atau mengoordinir,” ujarnya.
Mahyudin menekankan pentingnya investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah para pengamen ini beroperasi secara individual atau menjadi bagian dari jaringan yang terorganisir. Jika terbukti ada pihak yang mengambil keuntungan dari mereka, maka harus ada tindakan hukum tegas.
Namun ia juga mengingatkan agar penanganan persoalan ini tidak semata-mata dilakukan secara represif. Jika faktor ekonomi menjadi penyebab utama, maka sudah seharusnya pemerintah hadir memberi solusi.
“Kalau masalahnya adalah kemiskinan atau putus sekolah, maka intervensinya harus melalui bantuan sosial dan pendidikan,” ucapnya.
Ia menyarankan agar Pemda memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menelusuri keluarga yang berisiko mendorong anak-anaknya turun ke jalan.
Mahyudin juga mendukung rencana pembangunan sekolah rakyat di PPU, yang menurutnya bisa menjadi salah satu jalan keluar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Langkah ini tidak bisa setengah-setengah. Pemerintah harus melihat dari sisi sosial, pendidikan, hingga perlindungan anak,” pungkasnya. (Adv)
