Ideanews.co, Sangatta – Pengalaman panjang di dunia industri tambang tidak berakhir ketika masa pensiun tiba. Inilah yang ingin dibuktikan oleh Persatuan Purnabakti Karyawan (PPK) PT Kaltim Prima Coal (KPC) saat berkunjung ke DPRD Kutai Timur, Selasa (6/5/2025).
Dalam forum audiensi tersebut, para mantan karyawan KPC menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah melalui kolaborasi aktif dengan pemerintah.
Kehadiran PPK-KPC bukan hanya sebagai ajang perkenalan organisasi, tetapi juga membawa gagasan konkret: mendukung perencanaan jangka panjang daerah dengan memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia yang mereka miliki. Para purnabakti ini menilai, Kutai Timur tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga menyimpan kekayaan SDM yang belum terkoordinasi dengan baik.
“Kompetensi kami dibentuk selama puluhan tahun di lapangan, dan itu siap kami sumbangkan untuk daerah. Pemerintah tidak perlu mencari ke luar, karena tenaga ahli ada di sini, tinggal bagaimana memanfaatkannya,” ujar Ketua PPK-KPC, Dahlan Langgunu.
Respon positif datang dari DPRD Kutim, khususnya Fraksi Partai Demokrat. Pandi Widiarto, Ketua Fraksi Demokrat, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjembatani kerja sama antara PPK-KPC dan Pemerintah Kabupaten Kutim.
“Kami mendukung penuh kolaborasi ini. Saya pribadi siap memfasilitasi pertemuan dengan Bupati atau Wakil Bupati agar diskusi ini berlanjut pada langkah nyata,” kata Pandi.
Ia juga mendorong adanya nota kesepahaman sebagai dasar kerja sama resmi, terlebih saat ini DPRD sedang dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
“Kami sedang menyiapkan fondasi pembangunan jangka panjang, dan peran pendampingan dari tenaga-tenaga berpengalaman seperti Bapak-Bapak ini sangat penting. Kita tidak ingin 20 tahun ke depan Kutim masih tergantung pada batu bara,” tambahnya.
Menurut Pandi, Kutai Timur menghadapi tantangan besar yakni luas wilayah yang besar dengan jumlah penduduk yang belum proporsional. Karenanya, kehadiran para purnabakti sebagai tim teknis nonstruktural bisa membantu mengisi kekosongan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Pemerintah sering kewalahan karena banyak hal yang harus diurus. Bantuan dari pihak seperti PPK-KPC akan sangat strategis. Saya yakin Bupati akan menyambut baik, apalagi ini demi masa depan anak-anak muda di Kutim,” ujarnya.
Fraksi Demokrat, lanjut Pandi, berkomitmen mendorong agar organisasi seperti PPK-KPC mendapat legalitas yang memadai dan bisa dilibatkan secara formal dalam kebijakan pembangunan.
“Mari kita wujudkan kolaborasi lintas generasi ini demi Kutim yang tangguh dan siap menghadapi tantangan pasca-industri ekstraktif,” pungkasnya.
