Ideanews.co, Penajam — Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menegaskan pentingnya pemahaman yang benar mengenai Pokok Pikiran (Pokir) dewan, yang selama ini kerap disalahartikan oleh sebagian masyarakat.
Dalam keterangan persnya, Jumat (2/5/2025), Sekretaris Komisi II DPRD PPU ini menekankan bahwa Pokir bukan merupakan dana pribadi anggota dewan, melainkan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari APBD.
Menurut Jamaluddin, Pokir adalah bentuk penyaluran aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Ia menyebut, tugas anggota DPRD sebatas mengusulkan program berdasarkan kebutuhan warga, bukan mengelola atau menerima dana secara langsung.
“Anggota dewan hanya mengajukan usulan program. Soal anggaran dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi ranah pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia menyayangkan adanya pandangan keliru di masyarakat yang menyebut seolah-olah dewan memiliki kuasa penuh atas dana Pokir, termasuk dalam pengalokasian dan penggunaannya.
Jamaluddin menegaskan bahwa seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan harus melewati evaluasi oleh pemerintah daerah serta sinkronisasi dengan dinas teknis terkait.
Dijelaskan pula bahwa DPRD PPU selalu berupaya agar setiap Pokir yang diajukan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan berasal dari kebutuhan riil masyarakat.
Proses ini melibatkan komunikasi intensif antara dewan, perangkat desa, serta dinas di lingkup Pemkab PPU.
“Dengan mekanisme ini, kita ingin memastikan bahwa program yang diusulkan bukan hanya aspiratif, tapi juga realistis dan tidak tumpang tindih,” katanya.
Jamaluddin berharap klarifikasi ini mampu meluruskan miskonsepsi publik dan membangun pemahaman yang lebih konstruktif mengenai fungsi Pokir.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar agar pembangunan di PPU semakin tepat sasaran dan berkelanjutan. (Adv)
