Ideanews.co, Penajam – Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, menilai bahwa penerapan sistem pembayaran digital di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih menghadapi berbagai kendala.
Menurutnya, mayoritas pedagang di PPU masih lebih nyaman menggunakan transaksi tunai dibandingkan dengan metode digital seperti QRIS atau dompet digital lainnya.
“Banyak UMKM yang merasa sistem pembayaran digital ini belum sepenuhnya menguntungkan bagi mereka. Salah satu kendala utama adalah biaya administrasi yang dikenakan per transaksi, yang dapat mengurangi keuntungan harian mereka,” ujar Thohiron, Selasa (4/3/2025).
Ia mencontohkan, dalam usaha kecil, keuntungan per transaksi bisa berkisar antara Rp10.000 hingga Rp20.000. Jika harus dipotong biaya transaksi digital, maka pendapatan yang mereka peroleh semakin berkurang.
“Bayangkan jika keuntungan pedagang hanya Rp10.000, tetapi mereka harus membayar biaya transaksi digital yang berkisar antara Rp100 hingga Rp3.000. Itu tentu memberatkan bagi mereka, terutama pedagang kecil,” jelasnya.
Selain faktor biaya, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi tantangan dalam penerapan sistem pembayaran digital. Tidak semua pedagang, terutama yang berada di pasar tradisional atau pedesaan, memahami cara menggunakan teknologi ini.
“Digitalisasi itu bagus, tetapi jika diterapkan tanpa kesiapan yang matang, justru bisa menimbulkan masalah baru. Saat ini, mayoritas pedagang di PPU masih merasa lebih nyaman menggunakan uang tunai,” kata Thohiron.
Meski demikian, ia mengakui bahwa sebagian masyarakat, terutama dari kalangan menengah ke atas, mulai beradaptasi dengan sistem pembayaran digital. Namun, menurutnya, perubahan ini sebaiknya dibiarkan berjalan secara alami tanpa ada paksaan.
“Kita tidak perlu memaksakan digitalisasi. Jika nanti masyarakat sudah terbiasa dan merasa nyaman dengan sistem ini, mereka akan beradaptasi dengan sendirinya,” pungkasnya. (Adv)
