IdeaNews
IdeaNews.co – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur periode 2024-2029, Nurhadi Saputra, menyampaikan keprihatinannya atas ketidakseimbangan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Balikpapan.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, ketimpangan ini mengakibatkan keterbatasan akses pendidikan lanjutan bagi lulusan SMP di kota itu.
“Jumlah SMP Negeri di Balikpapan mencapai 28 sekolah, sementara SMA/SMK Negeri hanya 15 sekolah. Setiap tahunnya, lulusan SMP pasti membutuhkan sekolah lanjutan, namun kapasitas SMA yang tersedia tidak mencukupi,” ujarnya, Rabu (30/10/2024) kemarin.
Nurhadi menambahkan bahwa data Dinas Pendidikan Balikpapan menunjukkan hanya sekitar 67 persen lulusan SMP yang berhasil masuk SMA/SMK Negeri.
Kondisi ini mengakibatkan banyak siswa yang harus mencari alternatif pendidikan, seringkali dengan kendala biaya yang lebih tinggi di sekolah swasta.
Ia mengidentifikasi dua kendala utama dalam upaya peningkatan akses pendidikan, yaitu perbedaan kewenangan antara pemerintah provinsi dan kota, serta keterbatasan dalam penyerapan dan perencanaan anggaran.
Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim terbilang besar, lanjut Nurhadi, pemanfaatan anggaran untuk sektor pendidikan masih perlu ditingkatkan agar tidak meninggalkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang cukup besar.
Nurhadi juga menyoroti masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Balikpapan, yang sering memicu polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, PPDB di Balikpapan berbeda dengan di Samarinda, di mana keterbatasan jumlah sekolah menjadi masalah utama selain aturan zonasi.
“Saya memiliki tugas khusus untuk mendorong penambahan SMA/SMK Negeri di Balikpapan agar kesenjangan ini bisa diatasi,” tegasnya.
Ia berkomitmen untuk memperjuangkan pembangunan sekolah negeri tambahan agar akses pendidikan yang merata dapat dirasakan seluruh masyarakat Balikpapan.
“Ini adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan demi masa depan pendidikan di Balikpapan yang lebih baik,” tutupnya. (Adv)
