Ideanews.co, Penajam – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai mematangkan rencana pengembangan jaringan irigasi untuk 2027. Pemerintah daerah menyiapkan dokumen teknis dan administrasi lebih awal agar setiap usulan pembangunan dapat segera diproses ketika dukungan anggaran tersedia.
Persiapan tersebut juga melibatkan koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Sistem Informasi Program Usulan Irigasi (SIPURI). Mekanisme ini membantu pemerintah daerah menyesuaikan program berdasarkan pembagian kewenangan dan sumber pembiayaan.
Kepala Bidang Pengairan Dinas PUPR PPU, Welliam Yunior, menjelaskan bahwa pengusulan program irigasi terbagi dalam dua jalur, yakni kewenangan kabupaten dan pemerintah pusat. Pembagian tersebut memperjelas tanggung jawab setiap pihak dalam merencanakan hingga melaksanakan pembangunan. Jumat, (6/11/2026).
“Program yang menjadi kewenangan kabupaten kami kelola melalui pemerintah daerah. Sementara usulan yang masuk kewenangan pusat kami koordinasikan dengan kementerian, sehingga pembagian tugas dan sumber anggarannya jelas,” kata Welliam.
Sambil mempersiapkan usulan tahun depan, pemerintah pusat juga mulai mengerjakan sejumlah proyek jaringan irigasi di PPU. Salah satunya pembangunan jaringan irigasi air tanah di Desa Labangka Barat dengan alokasi anggaran Rp6,3 miliar.
Selain itu, terdapat dua pekerjaan perbaikan jaringan irigasi di Kecamatan Waru dengan nilai masing-masing Rp1,21 miliar dan Rp2,058 miliar. Pemerintah pusat juga mengalokasikan Rp255,427 juta untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi.
Untuk memperkuat usulan program 2027, Dinas PUPR PPU kini mengumpulkan dokumen persyaratan atau readiness criteria. Kelengkapan tersebut menjadi salah satu faktor penting agar kementerian dapat memproses rencana pembangunan sesuai ketentuan.
“Dokumen kesiapan tetap kami dukung bersama Dinas Pertanian. Kami harus saling terhubung dengan penanggung jawab di kementerian agar usulan daerah dapat diproses sesuai kewenangan,” ujarnya.
Welliam menilai koordinasi lintas instansi dan kesiapan administrasi maupun teknis menentukan kelanjutan setiap usulan. Karena itu, pihaknya ingin memastikan seluruh persyaratan tersedia sebelum pemerintah memperoleh kepastian anggaran.
“Harapannya, ketika dukungan anggaran tersedia, kelengkapan administrasi dan teknis sudah siap sehingga pelaksanaan di lapangan bisa dipercepat,” tandasnya. (Adv/Nad)
