Ideanews.co, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menyoroti lambannya respons pemerintah daerah dalam menangani sejumlah aset milik Pemprov yang terbengkalai.
Salah satunya adalah hotel milik pemerintah yang berada di Kota Balikpapan, yang menurutnya telah lama dibahas namun tidak kunjung ditindaklanjuti hingga hari ini.
“Kita sudah rapat berkali-kali soal aset ini, bahkan telah keluar berbagai rekomendasi. Tapi sampai hari ini tidak ada tindakan nyata dari pemerintah. Ini aset milik rakyat, bukan milik pribadi. Harus segera dikelola atau dibereskan agar tidak menjadi beban keuangan daerah,” kata Ayub, Selasa (2/6/2025).
Ia menilai keterlambatan dalam penanganan aset menunjukkan lemahnya daya eksekusi pemerintah dalam menghadapi masalah riil di lapangan.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.
“Kalau sudah tahu masalahnya, kenapa tidak dipasang pengumuman resmi, atau dihentikan operasional sementara? Jangan nunggu rusak total atau dipermasalahkan hukum baru bertindak. Ini bukan pola kerja yang ideal untuk pemerintahan yang profesional,” tambahnya.
Ia menegaskan perlunya tim reaksi cepat sebagai solusi nyata, agar kasus-kasus seperti ini tidak berlarut-larut. Kata Ayub, TRC bisa menjadi instrumen responsif yang bertugas khusus menangani persoalan mendesak tanpa harus menunggu proses birokrasi yang kerap memakan waktu lama.
“Kalau ada tim reaksi cepat yang bergerak langsung ke lapangan, persoalan seperti ini bisa segera diambil alih dan ditindaklanjuti. Tidak perlu menunggu rapat panjang yang hasilnya pun seringkali tidak ditindaklanjuti,” tegasnya.
Ia menambahkan, dengan dukungan lintas OPD dan instansi, TRC dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga efisiensi, efektivitas, serta integritas pelayanan publik di Kalimantan Timur. (Adv)
