Ideanews.co, Penajam — Koperasi desa di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menegaskan bahwa kelembagaan ekonomi desa ini masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari manajemen yang lemah hingga orientasi usaha yang belum menyentuh kebutuhan riil warga.
Dalam keterangannya, Thohiron menilai sebagian besar koperasi desa masih bergerak di sektor simpan pinjam secara konvensional, tanpa inovasi maupun perluasan usaha yang sesuai dengan potensi lokal. Bahkan, ia menyoroti adanya koperasi yang lebih menguntungkan pengurus daripada anggotanya.
“Persoalannya bukan hanya soal keberadaan koperasi, tapi bagaimana koperasi itu dikelola. Banyak yang tidak berjalan sesuai prinsip, bahkan cenderung merugikan anggota,” ujarnya, Senin (28/4/2025).
Thohiron menambahkan bahwa koperasi di desa-desa PPU kalah bersaing dengan perusahaan swasta, terutama dalam hal harga dan kualitas barang yang ditawarkan. Hal ini menurutnya menjadi penyebab utama sulitnya koperasi bertahan sebagai lembaga ekonomi alternatif.
“Koperasi kita belum mampu bersaing dalam penyediaan kebutuhan pokok. Harga dan distribusi masih kalah dari toko-toko swasta,” jelasnya.
Sebagai solusi, ia mendorong koperasi desa agar mulai mengelola komoditas lokal, seperti hasil pertanian, pupuk, hingga produk-produk khas desa. Fokus pada kekuatan lokal dinilai lebih relevan untuk membangun ekonomi desa yang berkelanjutan dan memberdayakan warga secara langsung.
Namun demikian, ia juga mengakui bahwa tantangan internal seperti manajemen yang lemah dan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi masih menjadi batu sandungan utama. Pengalaman buruk di masa lalu, menurutnya, masih membekas dalam ingatan sebagian warga.
“Banyak masyarakat trauma karena koperasi dulu banyak yang bangkrut. Ini harus dijawab dengan peningkatan kapasitas pengurus dan tata kelola yang transparan,” tegasnya.
Thohiron menekankan perlunya pelatihan wirausaha dan pembinaan kelembagaan secara intensif, agar koperasi benar-benar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi desa.
“Kalau koperasi dikelola dengan baik, itu bisa jadi solusi ekonomi kerakyatan yang kuat. Tapi harus ada kemauan kolektif dari pengurus dan anggota,” tutupnya. (Adv)
