Ideanews.co, Penajam — Kekosongan kepemimpinan definitif di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi sorotan serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin, menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi tersebut yang dinilai berisiko memperlambat roda pemerintahan dan pelayanan publik.
Menurut Jamaluddin, meskipun transisi kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam dinamika pemerintahan, frekuensi penunjukan Pj Bupati di PPU telah menimbulkan konsekuensi yang signifikan.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan Pj Bupati memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan strategis yang mendasar, yang seharusnya menjadi ranah kebijakan seorang bupati definitif yang dipilih langsung oleh rakyat.
Lebih lanjut, Jamaluddin mengindikasikan adanya perlambatan dalam proses pemerintahan akibat situasi ini. Beberapa inisiatif dan program yang membutuhkan keputusan kuat dan berjangka panjang terpaksa ditunda.
Hal ini disebabkan karena fokus utama Pj Bupati adalah menjaga stabilitas pemerintahan dalam masa transisi, sambil menunggu terpilihnya bupati definitif yang memiliki mandat penuh untuk menjalankan roda pemerintahan dan melayani masyarakat secara komprehensif.
“Kami melihat ada potensi penundaan urusan-urusan yang prinsipil karena harus menunggu bupati definitif. Ini tentu menjadi perhatian kami di DPRD,” ujar Jamaluddin, Selasa (29/4/2025).
Ia menekankan bahwa kondisi ini tidak boleh terus berlarut-larut karena dapat merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat kemajuan pembangunan di PPU.
Oleh karena itu, Jamaluddin menyampaikan harapan agar pengalaman penunjukan Pj Bupati hingga dua kali ini menjadi pelajaran berharga.
Ia mendesak agar proses menuju terpilihnya bupati definitif dapat segera terealisasi demi terciptanya kepemimpinan yang stabil dan berkesinambungan.
“Kepemimpinan yang definitif dianggap krusial untuk memastikan pengambilan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan program pembangunan yang efektif,” jelasnya.
DPRD PPU, melalui pernyataan Jamaluddin ini, secara jelas menyampaikan aspirasi masyarakat akan kepastian kepemimpinan.
Mereka berharap agar transisi kepemimpinan di masa depan dapat berjalan lebih lancar dan tidak sampai menghambat jalannya pemerintahan serta pelayanan publik.
Keberadaan bupati definitif diharapkan dapat membawa PPU menuju arah pembangunan yang lebih pasti dan memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh masyarakat. (Adv)
