Ideanews.co, Penajam – Sebanyak 360 nelayan di wilayah Pantai Lango dan Jenebora, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mendapat alokasi 32.000 liter solar bersubsidi. Dinas Perikanan PPU memperketat pengawasan agar bantuan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Kepala Dinas Perikanan PPU, Andi Trasodiharto, menegaskan bahwa nelayan harus memanfaatkan solar sesuai kebutuhan operasional saat melaut. Sebelum penyaluran, petugas akan memeriksa dokumen administrasi dan mencocokkan data calon penerima melalui verifikasi langsung di lapangan.
“Harapan saya, jangan sampai disalahgunakan. Kami akan melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu sebelum BBM didistribusikan. Kelengkapan administrasi akan diperiksa, dan apabila sudah lengkap, baru diberikan kepada nelayan yang berhak,” tegas Andi.
Ia mengingatkan seluruh penerima agar tidak mengalihkan penggunaan BBM subsidi untuk kepentingan lain. Penyalahgunaan bahan bakar tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Untuk mengantisipasi pelanggaran, Dinas Perikanan tidak hanya mengawasi proses pembagian, tetapi juga menyiapkan evaluasi setelah penyaluran. Pemerintah daerah akan melibatkan aparat keamanan dan kejaksaan dalam pengawasan bersama.
Selain memeriksa identitas dan kelengkapan dokumen, petugas juga menghitung kebutuhan solar berdasarkan ukuran kapal serta frekuensi melaut. Pertimbangan ini penting karena setiap nelayan memiliki kebutuhan bahan bakar yang berbeda.
Andi menjelaskan, sebagian nelayan menggunakan kapal berukuran di bawah 5 gross tonnage (GT), sedangkan lainnya mengoperasikan kapal hingga di bawah 30 GT.
“Nelayan kita bervariasi, ada yang menggunakan kapal di bawah lima GT dan ada juga yang di bawah 30 GT. Tentu kebutuhan volumenya berbeda. Itu sudah kita verifikasi, termasuk memperhitungkan aktivitas melaut nelayan yang umumnya lima sampai enam hari, karena satu hari lainnya bisa digunakan untuk beristirahat sekaligus memperbaiki kapal,” paparnya.
Melalui perhitungan tersebut, pemerintah berharap setiap nelayan memperoleh solar sesuai kebutuhan operasional. Alokasi 32.000 liter ini juga diharapkan mampu mendukung kegiatan perikanan tangkap di kedua wilayah tersebut.
Dinas Perikanan PPU berupaya menjaga distribusi subsidi tetap transparan dan sesuai ketentuan. Pengawasan berlapis menjadi langkah penting untuk melindungi bantuan sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM. (Adv/Nad)









