Ideanews.co, Samarinda – Potongan video pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), yang menyebut, “Kalau tanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit,” ramai beredar di media sosial dan memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
Potongan video tersebut memunculkan anggapan bahwa pemerintah mendorong petani meninggalkan budidaya padi. Namun, jika melihat pidato secara utuh, pernyataan itu disampaikan Zulhas dalam pembahasan mengenai kesejahteraan petani dan pentingnya membangun sistem yang mampu menjamin hasil panen memiliki nilai ekonomi yang layak.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat menjadi pembicara pada Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026). Dalam kesempatan itu, ia menyoroti persoalan klasik yang dihadapi petani, yakni harga hasil panen yang sering kali tidak menguntungkan sehingga memengaruhi minat masyarakat untuk tetap menanam komoditas pangan.
Dalam pidatonya, Zulhas menekankan bahwa pemerintah justru ingin memperbaiki tata kelola sektor pangan melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyerap (offtaker) hasil panen petani. Menurutnya, kehadiran koperasi tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasar sehingga petani tidak lagi dirugikan ketika harga hasil panen jatuh. (detiknews)
Zulhas juga berulang kali menyampaikan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan dibentuk sebagai toko atau supermarket, melainkan sebagai infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan bantuan, subsidi, sekaligus menyerap hasil produksi petani, peternak, dan nelayan sehingga rantai distribusi menjadi lebih kuat. (detiknews)
Menanggapi polemik tersebut, Sekretaris Wilayah Dewan Pimpinan Wilayah Badan Muda Penegak Amanat Nasional (DPW BM PAN) Kalimantan Timur, Hairul Huda, mengimbau masyarakat agar tidak menilai pidato Zulhas hanya berdasarkan potongan video yang beredar.
“Pidato itu harus dipahami secara komprehensif, tidak dipotong sepihak. Substansi yang ingin disampaikan adalah pentingnya menjaga ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia di tengah kondisi krisis ekonomi global,” ujar Huda, Jumat (7/8/2026).
Mantan aktivis HMI itu menjelaskan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional. Pada 2024, Indonesia masih mengimpor sekitar 2,5 juta ton beras untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Karena itu, kata Huda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas nasional dengan memperkuat produksi dalam negeri serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian.
“Pemerintah mempunyai komitmen mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperkuat produksi pangan dalam negeri melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas. Swasembada pangan bukan sekadar target, melainkan bagian dari upaya membangun ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia,” tegasnya.
Menurut Huda, upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Diperlukan kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan yang bertujuan memperkuat sektor pangan nasional.
“Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama. Kami mengajak masyarakat melihat persoalan ini secara utuh, bukan hanya berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial,” katanya.
Ia menambahkan, BM PAN sebagai organisasi sayap Partai Amanat Nasional di daerah memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal berbagai program pemerintah di sektor pangan.
“Kami selaku kader BM PAN di daerah mempunyai tanggung jawab besar untuk ikut serta mendukung dan menjalankan program pemerintah di sektor pangan. Ketahanan dan kedaulatan pangan juga merupakan platform perjuangan Partai Amanat Nasional,” pungkasnya. ( Tim Redaksi)
