Pemkab PPU Dorong Penanganan Terpadu Pascapenertiban Bukit Tengkorak

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU Hadi Saputro Bersama Kepala Otorita IKN. (Idnews)

Ideanews.co, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong penanganan lanjutan secara terpadu setelah penertiban aktivitas ilegal di kawasan Bukit Tengkorak, Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan pengawasan kawasan konservasi berjalan berkelanjutan dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemkab PPU menyatakan siap mendukung langkah yang telah disepakati bersama, terutama dalam memperkuat koordinasi antarlembaga sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sinergi diperlukan agar penanganan pascapenertiban tidak berhenti pada tindakan di lapangan, tetapi berlanjut melalui pengawasan dan upaya pencegahan.

Bacaan Lainnya

Dukungan itu disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU, Hadi Saputro, dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penertiban di Bukit Tengkorak, di Ruang Rapat Utama Lantai 5 Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis (1/10/2026).

Rapat dipimpin Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Pertemuan tersebut turut dihadiri Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, aparat penegak hukum, serta sejumlah instansi teknis terkait.

Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut penertiban yang dilakukan Tim Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal di Wilayah IKN Tahun 2026 di kawasan Bukit Tengkorak. Pembahasan difokuskan pada langkah lanjutan agar penanganan kawasan dapat berjalan secara terarah melalui keterlibatan instansi terkait.

Hadi mengatakan, penanganan pascapenertiban membutuhkan kesamaan langkah agar setiap pihak dapat menjalankan perannya secara efektif. Menurutnya, koordinasi menjadi bagian penting untuk memastikan pengawasan dan penanganan kawasan konservasi tetap sesuai aturan.

“Yang terpenting adalah adanya koordinasi dan kesamaan langkah antarinstansi, sehingga penanganan kawasan ini dapat dilakukan secara terarah, sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Hadi.

Selain penanganan di lapangan, Pemkab PPU menilai penyampaian informasi kepada masyarakat perlu diperkuat. Edukasi mengenai pentingnya menjaga kelestarian kawasan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah terulangnya aktivitas ilegal, serta mempertahankan fungsi kawasan konservasi. (Adv/Nad)

Pos terkait

banner 868x60

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *