Ideanews.co, Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten, Pada Senin (20/4/2026), di Aula Bappeda Kukar. Forum ini menjadi tahap akhir dalam menyatukan berbagai usulan pembangunan dari tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2027.
Bupati Kutai Kartanegara,Aulia Rahman Basri, mengatakan Musrenbang kali ini difokuskan pada penguatan korelasi antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kondisi riil di lapangan.
“Hari ini kita mengelaborasi dan menyatukan seluruh usulan mulai dari Musrenbang desa, kelurahan, hingga kecamatan. Harapannya, pembangunan di Kutai Kartanegara bisa semakin tajam dan sesuai kebutuhan masyarakat,”ucap Aulia. Senin,(20/4/2026).
Menurut dia, hasil Musrenbang akan dituangkan dalam dokumen RKPD 2027 sebelum diajukan ke DPRD untuk dibahas dan disahkan dalam rapat paripurna sebagai bagian dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Anggaran Sementara.
Dalam forum tersebut, isu infrastruktur menjadi salah satu perhatian utama. Aulia menegaskan, pembangunan infrastruktur akan dilakukan berdasarkan kerangka kebijakan yang terarah dan merata, bukan berdasarkan kepentingan wilayah tertentu.
Ia menyebutkan, salah satu prioritas adalah memastikan konektivitas antar kecamatan. Saat ini, masih terdapat dua kecamatan yang belum terhubung secara optimal dengan wilayah lain, yakni Muara Muntai dan Muara Wis.
Selain itu, pembangunan jalan juga diarahkan untuk mendukung distribusi hasil produksi masyarakat, terutama dari sektor pertanian dan peternakan menuju pasar. Infrastruktur juga difokuskan untuk memperlancar akses ke pusat layanan publik seperti puskesmas, sekolah, dan tempat ibadah.
“Jalan lingkungan di permukiman, penyelesaian jalan yang belum tuntas, serta akses dari desa ke jalan poros juga menjadi bagian dari prioritas kita,” katanya.
Ia menegaskan, dengan adanya kerangka kebijakan yang jelas, pembangunan tidak lagi diperdebatkan berdasarkan wilayah, melainkan berdasarkan konsistensi terhadap rencana yang telah ditetapkan.
Dalam kesempatan itu, ia juga menekankan pentingnya peran kawan – kawan media dalam konsep pembangunan pentahelix, yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi.
“Media memiliki peran strategis dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Masyarakat perlu mengetahui kinerja pemerintah, dan media menjadi jembatan untuk menyampaikan itu,” pungkasnya.
Melalui sinergi tersebut, pemerintah daerah berharap pembangunan di Kutai Kartanegara dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat. (Tim Redaksi)
