Ideanews.co, Sangatta – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus mempercepat penegasan batas wilayah administrasi desa. Hingga saat ini, progres penyelesaian mencapai 95 persen. Pemkab Kutim masih memiliki 14 segmen batas antardesa dalam satu kecamatan yang harus dituntaskan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setkab Kutim sekaligus Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Trisno, mengatakan pemerintah membagi tugas fasilitasi penegasan batas desa berdasarkan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
“Batas desa untuk segmen batas desa dalam kecamatan masih tersisa 14 segmen. Sementara berprogres, kalau capaian terakhir di angka 95 persen secara keseluruhan,” kata Trisno di Sangatta.
Ia menjelaskan, DPMDes Kutim menangani fasilitasi penegasan batas desa yang berada dalam satu kecamatan. Sementara itu, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setkab Kutim memfasilitasi batas desa yang bersinggungan dengan wilayah desa di kecamatan berbeda.
“Batas desa dalam kecamatan itu fasilitatornya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Batas desa antarkecamatan, itu fasilitatornya Bagian Tata Pemerintahan,” jelasnya.
Menurut Trisno, pemerintah membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah untuk menuntaskan seluruh segmen, terutama pada wilayah yang berbatasan dengan desa di kecamatan berbeda.
Kejelasan batas administrasi menjadi dasar penting bagi pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menyusun perencanaan pembangunan. Kepastian wilayah juga membantu menghindari potensi tumpang tindih administrasi antardesa.
Pemkab Kutim kini terus mendorong penyelesaian 14 segmen yang tersisa agar seluruh desa memiliki kejelasan batas administrasi. Dengan capaian 95 persen, pemerintah daerah berupaya menuntaskan pekerjaan tersebut hingga seluruh proses selesai. (Adv)








