Ideanews.co, Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Yenni Eviliana, menegaskan bahwa lembaganya memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya program beasiswa daerah agar tepat sasaran dan menjangkau seluruh kalangan mahasiswa yang membutuhkan.
Pernyataan itu disampaikan Yenni saat berdialog dengan mahasiswa dan masyarakat di Kabupaten Paser. Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti pentingnya keterlibatan aktif DPRD dalam menjaga agar tidak terjadi praktik penyalahgunaan bantuan pendidikan, terutama kasus penerima beasiswa ganda yang masih ditemukan di lapangan.
“Pengawasan DPRD bukan hanya pada anggaran, tapi juga memastikan program-program sosial seperti beasiswa berjalan adil dan merata. Kita ingin bantuan ini sampai ke mahasiswa yang benar-benar membutuhkan,” kata Yenni, Jumat (25/07/2025).
Yenni menyebut, sistem yang baik saja tidak cukup tanpa integritas dari para penerimanya. Maka dari itu, ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, kampus, dan DPRD dalam memverifikasi dan memantau distribusi beasiswa secara berkala.
“Kami sering mendapat laporan tentang mahasiswa yang menerima lebih dari satu beasiswa sekaligus. Ini jadi perhatian serius, karena bisa menimbulkan kecemburuan dan ketimpangan,” ujarnya.
Politisi dari daerah pemilihan Paser ini juga menilai, transparansi data penerima sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan. Ia mendorong adanya sistem digital terpadu antar lembaga penyedia beasiswa agar data bisa saling terintegrasi dan meminimalkan potensi penerimaan ganda.
“Kalau datanya bisa disinkronkan antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kampus, maka celah penyalahgunaan bisa kita tutup,” tambahnya.
Selain pengawasan, DPRD juga berkomitmen untuk terus mendorong alokasi anggaran pendidikan yang inklusif, seperti program Gratispol dan beasiswa daerah, agar semakin luas cakupannya.
“Tujuan kita adalah menciptakan keadilan akses pendidikan. Jangan sampai ada mahasiswa yang terhambat kuliah hanya karena tidak kebagian bantuan,” pungkasnya. (Adv)
