Ideanews.co, Sangatta – Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur menyatakan dukungan penuh terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kutim 2025–2029 yang tengah dibahas bersama pemerintah daerah. Dukungan tersebut disampaikan dalam sidang paripurna DPRD pada Selasa, 15 Juli 2025.
Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Demokrat, Bachok Riandi, yang membacakan pandangan fraksi, menyebut bahwa penyusunan RPJMD kali ini dilakukan secara inklusif dan berbasis kajian ilmiah.
“Kami menilai RPJMD ini disusun secara partisipatif, transparan, dan melibatkan aktor-aktor strategis seperti masyarakat, akademisi, dan perangkat daerah,” ucap Bachok.
Fraksi Demokrat juga memberikan apresiasi terhadap kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga akademik, termasuk Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan OBM. Kolaborasi tersebut dinilai menghasilkan dokumen perencanaan yang tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan secara kebijakan.
Adapun visi “Kutai Timur yang Tangguh, Mandiri, dan Berdaya Saing” dinilai Fraksi Demokrat sebagai arah pembangunan yang progresif dan relevan terhadap berbagai tantangan pembangunan saat ini. Terlebih dengan adanya 50 program unggulan yang difokuskan pada tiga pilar utama: Desa Hebat, Kota Hebat, dan Pemerintahan Hebat.
“Program-program ini jika dijalankan konsisten, akan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” jelas Bachok.
Namun, Fraksi Demokrat juga memberikan sejumlah catatan strategis, salah satunya terkait kebutuhan indikator kinerja yang lebih terukur dan berbasis data terbaru. Fraksi juga menekankan pentingnya pemetaan program berdasarkan urgensi wilayah dan dampaknya terhadap ekonomi makro daerah.
“Kami mendorong agar pembangunan lebih merata, termasuk ke wilayah pesisir dan pedalaman, melalui sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Fraksi Demokrat meminta perhatian serius terhadap penguatan ekonomi lokal melalui optimalisasi aset daerah, koperasi, dan UMKM. Skema pembiayaan mikro, pelatihan kewirausahaan desa, dan pendataan penerima manfaat juga menjadi poin penting yang disoroti.
Selain itu, Demokrat juga menekankan percepatan reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik hingga ke tingkat desa. Mereka meminta agar isu lingkungan, tata kelola pertambangan, serta kebijakan perubahan iklim mendapat porsi lebih eksplisit dalam RPJMD.
Fraksi Demokrat pun mengusulkan pembentukan tim pemantau pelaksanaan RPJMD yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan publikasi berkala atas capaian program pembangunan kepada masyarakat luas.
Di akhir pandangannya, Bachok menegaskan kesiapan Fraksi Demokrat untuk ikut dalam pembahasan lanjutan RPJMD melalui Panitia Khusus (Pansus) DPRD.
“Dokumen ini harus menjadi pedoman operasional pembangunan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar membumi, adil, dan membawa kesejahteraan,” pungkasnya. (Bey)
