Ideanews.co, Berau – Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Berau, Ayatullah Khomeini, memberikan tanggapan kritis terhadap pemberitaan mengenai penyesuaian kelas RSUD dr. Abdul Rivai.
Menurutnya, narasi yang beredar perlu dikaji ulang secara ilmiah dan proporsional karena cenderung mengabaikan konteks kebijakan nasional serta upaya riil yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Sebagaimana diketahui, penyesuaian kelas layanan dari Tipe C ke D yang mulai berlaku per 1 Juli 2025 merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Dalam aturan itu, kata Ayatullah, terdapat ketentuan transisi bertahap sebagaimana diatur dalam Pasal 17, yang memungkinkan rumah sakit di daerah untuk menyesuaikan secara gradual terhadap standar baru nasional.
“Ini bukan bentuk kegagalan, melainkan tahapan awal dalam proses penilaian standar nasional. Jangan sampai publik keliru memahami bahwa RSUD Abdul Rivai menurun karena kinerja buruk. Faktanya, Pemkab Berau justru tengah berbenah,” ujar Ayatullah.
Ia menambahkan, Pemerintah Daerah sudah menunjukkan komitmen nyata, antara lain dengan membangun gedung baru RSUD, yang kini dalam tahap pemasangan alat medis, serta menyusun langkah-langkah pemenuhan standar fasilitas dan SDM.
Program pembangunan RSUD yang dicanangkan Pemkab Berau diklasifikasikan ke dalam dua fase:
• Fase I (2023–2024): Fokus pada infrastruktur dan kesiapan bangunan.
• Fase II (2025): Pemenuhan standar pelayanan sesuai dengan amanat Perpres 59/2024.
Ayatullah juga membela para tenaga kesehatan dan manajemen RSUD Abdul Rivai yang telah bekerja keras dalam keterbatasan. Menurutnya, penilaian publik seperti rating rendah di Google bukanlah indikator mutlak buruknya layanan, melainkan refleksi atas keterbatasan fasilitas yang memang sedang dalam proses peningkatan.
“Tenaga medis kita telah menunjukkan pengabdian luar biasa di tengah kondisi terbatas. Kolaborasi dengan BPJS dan PERSI juga sedang dilakukan untuk menyusun roadmap pemenuhan standar KRIS,” imbuhnya.
Terkait pernyataan DPRD Berau yang mengaitkan penurunan kelas RSUD dengan lemahnya manajemen, Ayatullah menyampaikan bahwa kritik semestinya bersifat membangun, bukan sekadar menyalahkan.
Ia mengajak DPRD untuk lebih memahami konteks makro kebijakan nasional serta kondisi objektif daerah, termasuk tantangan geografis Berau sebagai wilayah kepulauan yang menyulitkan distribusi SDM kesehatan.
“Kami hormat dan kagum terhadap peran DPRD dalam mengedukasi publik. Namun, analisis yang tepat adalah yang berbasis problem solving, bukan blaming. Mari duduk bersama mencari solusi,” tegasnya.
HMI Berau juga mengajukan beberapa rekomendasi kepada DPRD, di antaranya:
1. Mendorong revisi Perda untuk memperkuat pembiayaan RSUD.
2. Menyusun peraturan teknis melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang sejalan dengan fungsi legislasi DPRD dan amanat undang-undang.
3. Aktif mengawasi pelaksanaan kebijakan secara objektif di lapangan.
Di akhir pernyataannya, Ayatullah menegaskan bahwa Pemkab dan manajemen RSUD tidak sedang gagal dalam pengelolaan, tetapi sedang menjalani proses adaptasi terhadap kebijakan baru yang berskala nasional. Ia mengajak semua pihak untuk saling mendukung, bukan saling menyudutkan.
“Ini semua demi rakyat. Penyesuaian kelas bukan akhir, tapi bagian dari proses menuju layanan kesehatan yang lebih baik. Gedung baru, tenaga medis yang berdedikasi, dan anggaran yang progresif adalah bukti nyata, bukan sekadar wacana,” pungkasnya. (Bey)
