Ideanews.co, Penajam — Janji program makan bergizi gratis yang digaungkan pemerintah pusat masih belum terasa di daerah, termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, mengaku pihaknya belum bisa berbuat banyak karena belum ada kejelasan teknis dari pusat mengenai pelaksanaan program tersebut.
“Kami belum melihat realisasi langsung di daerah. Yang ada baru uji coba di beberapa lokasi,” kata Thohiron, Rabu (7/5/2025).
Ia menjelaskan bahwa saat melakukan kunjungan kerja ke Yogyakarta, pihaknya menemukan fakta bahwa program ini masih dalam tahap awal. Di salah satu lokasi, misalnya, hanya terdapat sembilan dapur umum yang masing-masing melayani hingga 3.500 orang.
Selain itu, Thohiron juga menyebutkan adanya ketidaksesuaian informasi mengenai lembaga pelaksana program. “Dulu kami dengarnya namanya Badan Gizi Nasional (BGN), ternyata yang benar Badan Bergizi Nasional (BBN),” ujarnya.
Meski demikian, Thohiron melihat peluang bahwa pelibatan masyarakat lokal bisa menjadi kunci sukses program ini jika benar-benar dijalankan. Ia berharap kolaborasi antara BBN dan warga bisa menciptakan model kemitraan dalam penyediaan bahan pangan seperti telur, tempe, tahu, dan sayur-mayur.
“Jika masyarakat dilibatkan dalam penyediaan bahan makanan, program ini bukan hanya menyehatkan tapi juga menggerakkan ekonomi lokal,” tandasnya.
Untuk saat ini, DPRD PPU memilih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat. Sambil memantau perkembangan, Thohiron menegaskan pentingnya kesiapan daerah agar bisa segera bergerak ketika program mulai dijalankan di tingkat lokal. (Adv)
