Ideanews.co, Samarinda – Minimnya kontribusi alur sungai terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur kembali mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono.
Sapto menilai, lemahnya pengelolaan potensi sungai adalah bentuk kelalaian serius yang harus segera dibenahi.
Politisi asal Partai Golkar itu juga menyatakan bahwa hingga kini tidak ada satu pun pemasukan dari aktivitas alur sungai yang masuk ke PAD Kaltim.
“Tidak satu rupiah pun masuk dari sektor sungai. Ini bukan hanya soal kurang maksimal, tapi soal kegagalan pengelolaan. Kaltim punya hak atas alur sungainya, dan hak itu harus diperjuangkan,” tegas Sapto, Selasa (6/5/2025).
Ia mendorong langkah konkret untuk merebut kembali kewenangan pengelolaan alur sungai yang selama ini berada di bawah kendali pemerintah pusat. Menurutnya, pendekatan lunak tidak lagi cukup.
“Kalau pendekatan halus tidak berhasil, maka kita harus berani bersikap. Ini bukan sikap pribadi, ini cerminan suara rakyat Kaltim,” katanya.
Sapto menjelaskan, bahwa pihaknya telah melakukan studi banding ke Kalimantan Selatan untuk mempelajari pengelolaan Sungai Barito. Ia menilai, kunci keberhasilan Kalsel adalah kemauan politik dan regulasi yang mendukung.
“Mereka bisa karena ada komitmen dan aturan yang jelas. Kenapa kita tidak bisa? Ini soal niat dan keberanian untuk bertindak,” ujarnya.
Sapto juga menyoroti perlunya pembaruan regulasi. Ia menyebut Perda Nomor 1 Tahun 1989 tentang pengelolaan alur sungai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“Kita butuh Perda baru yang lebih komprehensif, mencakup pengelolaan dari hulu hingga ke laut sejauh 12 mil,” jelasnya.
Ia pun mendorong keterlibatan Perusahaan Daerah (Perusda) dalam pengelolaan sungai, namun dengan catatan adanya landasan hukum yang kuat agar peran tersebut tidak sekadar formalitas.
“Perusda harus didukung aturan yang memberikan kewenangan jelas, supaya bisa bekerja secara efektif,” tambahnya.
Sapto mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memandang sungai sebagai aset strategis, bukan semata jalur transportasi.
“Ini bukan hanya tentang meningkatkan PAD. Ini menyangkut masa depan ekonomi daerah dan kedaulatan Kaltim atas sumber daya alamnya,” tutup Sapto. (Adv)
