Ideanews.co, Jakarta – Derasnya keluhan masyarakat atas tambang ilegal dan kerusakan lingkungan di Kalimantan Timur mendorong Komisi III DPRD Kaltim bertandang ke Senayan. Bertempat di Gedung Nusantara I, mereka menggelar audiensi dengan Komisi XII DPR RI guna mencari langkah konkret penataan sektor energi dan pertambangan. Rabu, (25/06/2025).
Pertemuan berlangsung serius. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan bahwa aktivitas tambang yang tak terkendali kian meresahkan. “Banyak tambang beroperasi dekat permukiman, bahkan hingga memicu konflik lahan dengan warga. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Reza membeberkan lima masalah krusial yang terjadi di lapangan:
-
Tambang ilegal yang semakin tak terbendung.
-
Kerusakan lingkungan dan lubang bekas tambang yang terbengkalai.
-
Sengketa lahan antara perusahaan dan masyarakat.
-
Perizinan tambang yang tak sesuai tata ruang.
-
Program pemberdayaan masyarakat yang tak berjalan efektif.
Ia mencontohkan bencana longsor di Desa Batuah dan Kelurahan Pendingin, Kutai Kartanegara, yang disebutnya sebagai dampak nyata lemahnya pengawasan tambang.
“Kami berharap DPR RI bisa memberi arahan dan solusi strategis. Kaltim tak bisa dibiarkan rusak karena tambang liar,” pungkas Reza. (Adv)
