Ideanews.co, Berau – Sudah tiga bulan berlalu, namun laporan dugaan intimidasi terhadap Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Berau, Indra Teguh, tak kunjung menemui titik terang. Lambannya penanganan ini memunculkan tanda tanya besar terhadap komitmen Polres Berau dalam memberantas premanisme, yang notabene menjadi atensi utama Kepolisian Republik Indonesia.
Didampingi kuasa hukum, Indra secara resmi melaporkan kasus tersebut ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Berau. Namun hingga kini, tidak ada perkembangan signifikan.
“Prosesnya lamban, terlalu lama. Sudah tiga bulan, belum ada kejelasan,” tegas Indra, Selasa (11/6/2025).
Ia menyatakan, jika memang menurut penyidik tindakan sekelompok orang yang datang dan berteriak di kediamannya tidak memenuhi unsur pidana, maka seharusnya Polres Berau menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
“Jangan digantung seperti ini. Jika tidak memenuhi unsur, keluarkan SP3. Biar jelas sikap penegak hukum,” tandasnya.
Indra juga mengungkap bahwa keluarganya masih mengalami trauma atas insiden tersebut. Ia menilai aksi itu sebagai bentuk nyata premanisme yang seharusnya tidak ditoleransi.
“Ini premanisme di depan mata. Kok bisa tidak ada ketegasan? Padahal Polri selalu gembar-gembor soal komitmen memberantas preman. Tapi nyatanya, di Berau, kasus seperti ini dibiarkan menggantung,” ujarnya geram.
Saat dikonfirmasi, Kanit Pidum Satreskrim Polres Berau Ipda Sunarto enggan memberikan penjelasan mendetail dan hanya menyarankan agar wartawan menghubungi Kasi Humas.
“Saya belum bisa komentar, silakan ke Humas,” jawabnya singkat via pesan WhatsApp.
Sementara itu, Kasi Humas Polres Berau, AKP Ngatijan, yang sedang berada di Balikpapan, mengaku belum bisa memastikan perkembangan terbaru.
“Nanti saya cek setelah sampai di Berau,” ucapnya singkat.
Sebagai informasi, insiden intimidasi terhadap Indra Teguh diduga berkaitan dengan pemberitaan aktivitas tambang batu bara ilegal di Berau. Sejumlah orang tak dikenal disebut mendatangi kediaman Indra tanpa izin dan melakukan tindakan intimidatif. (Tim Redaksi)
