Ideanews.co, Berau – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kabupaten Berau kembali menyorot persoalan klasik: ketersediaan BBM subsidi. Namun, pemerintah daerah mengungkap persoalan tersebut ternyata bukan sekadar soal distribusi di lapangan.
Ada persoalan yang lebih besar di balik antrean tersebut, yakni ketimpangan antara kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat Berau.
Fakta itu mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Berau bersama pemerintah daerah dan pihak terkait, Senin (7/9/2026).
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Berau, Eva Yunita, mengungkapkan angka kebutuhan BBM subsidi yang diajukan Pemkab Berau untuk 2026 ternyata terpaut cukup jauh dengan kuota yang disetujui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Untuk Pertalite, pemerintah daerah mengusulkan kebutuhan sebesar 83.201 kiloliter (KL). Namun kuota yang disetujui hanya 47.312 KL.
Artinya, terdapat selisih sekitar 35.889 KL.
Jika dihitung, kuota yang tersedia hanya sekitar 57 persen dari kebutuhan yang diajukan daerah.
Kondisi tidak jauh berbeda terjadi pada Biosolar. Dari usulan sebesar 37.147 KL, realisasi kuota hanya sekitar 25.895 KL. Terdapat kekurangan lebih dari 12 ribu KL.
“Jujur saja, gap atau kekurangan angkanya sangat jauh sekali antara yang kita butuhkan,” ujar Eva.
Menurut Eva, angka kebutuhan yang diajukan Pemkab Berau bukan sekadar perkiraan. Penghitungan dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran penerima BBM subsidi, mulai dari pelaku UMKM, pedagang kaki lima, petani, nelayan hingga masyarakat kurang mampu.
Pemkab Berau bahkan telah berupaya meminta tambahan kuota. Surat resmi Bupati Berau kepada BPH Migas dilayangkan pada 27 Juli 2026.
Namun hingga RDP berlangsung, permintaan tersebut belum memperoleh tanggapan dari pemerintah pusat.
Kondisi ini membuat persoalan antrean BBM subsidi di Berau tidak bisa hanya dilihat dari sisi distribusi.
Ketika kebutuhan masyarakat jauh lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia, antrean panjang menjadi konsekuensi yang sulit dihindari.
Di tingkat daerah, pengawasan pun terus diperketat. Tim gabungan yang terdiri dari OPD, TNI-Polri, Satpol PP dan pihak SPBU dikerahkan untuk memastikan BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Langkah tersebut sekaligus untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan maupun pembelian BBM subsidi yang tidak sesuai ketentuan.
“Di tengah keterbatasan pasokan, kami terus memperketat pengawasan distribusi di lapangan,” tegas Eva.
Namun, pengawasan di lapangan memiliki batas. Selama pasokan yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan, persoalan antrean berpotensi terus berulang.
Karena itu, Pemkab Berau berharap DPRD ikut mengawal aspirasi penambahan kuota kepada pemerintah pusat.
Sebab, jika kebutuhan masyarakat terus berjalan sementara kuota tetap terbatas, persoalan BBM subsidi di Berau tidak akan selesai hanya dengan menertibkan antrean di SPBU. (Tim Redaksi)
